PROMOSI PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI (PSE) KABUPATEN

BUKU PANDUAN BIDANG PERENCANAAN PNPM-PISEW

PROMOSI PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI (PSE) KABUPATEN

TIM KOORDINASI PUSAT PNPM-PISEW

PROMOSI PSE KABUPATEN

Promosi Pemberdayaan Sosial Ekonomi di Kabupaten ditujukan untuk keikutsertaan pembiayaan beberapa pihak dalam mengimplementasikan Program Jangka Menengah yang telah dibuat pemda kabupaten. Pihak yang diharapkan terkait adalah :

• Masyarakat

• Swasta

• Pemerintah Provinsi

• Pemerintah Pusat

A. BENTUK PROMOSI PSE KABUPATEN

a. Penyebaran Leaflet/booklet , seperti yang biasa dibuat dan dilakukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Di Daerah (BKPMD) yang dibagikan pada saat pameran

b. Road Show : berupa Kunjungan promosi Bupati atau aparat terkait ke Pameran di Jakarta, ke industri yang terkait dengan potensi yang ada didaerahnya di dalam negeri maupun ke luar negeri

c. Investment Gathering Day/meeting of mind antar pemangku kepentingan investasi seperti pemda kabupaten, Pemda provinsi, akademisi, pihak perbankan yang akan menyalurkan kredit dan pelaku usaha. Bank Mandiri dan Bank nasional lainnya akan menerapkan paradigma leading the development untuk merubah paradigma lama yang bersifat follow the trade.Hal ini menjadi peluang untuk investasi swasta. Kegiatan ini merupakan kegiatan Penjajagan/pembicaraan awal sebelum penandatanganan Kesepahaman kerjasama/MOU (Memorandum Of Undestanding)dan Implementasi Kegiatan dan Penandatanganan Kerjasama Pemda dan Swasta.

Butir (a) dan (c) yang diharapkan dilakukan pada saat Ratek (Rapat Teknis) di Provinsi.

B. PERSIAPAN PROMOSI DI TINGKAT KABUPATEN

Tim Sekretariat Kabupaten dan Konsultan Manajemen Kabupaten mempersiapkan :

1. Menyiapkan Bahan leaflet /booklet yang bisa diminta di BKPMD setempat dan bila perlu meng update sesuai waktu dan outline yang lebih lengkap.

2. Menginventarisir alamat pengusaha, perusahaan swasta & BUMN yang potensial untuk investasi di kabupaten setempat, rencana perluasan usaha,rencana pengunaan dana CSR (Corporate Social Responsibility) tahunan/5 tahunan, rencana kegiatan baru dsbnya.

3. Menginventarisir lahan potensial sesuai kesesuaian lahan untuk kegiatan usaha masyarakat maupun untuk kegiatan swasta yang serius yang berupa status luas tanah negara yang belum dimanfaatkan, status luas lahan HGU milik swasta yang belum dimanfaatkan lebih dari 3 tahun (berdasarkan peraturan pemerintah, perizinan HGU selalu di review setiap 3 tahun)

4. Menyiapkan anggota tim yang menguasai permasalahan potensi dan prospek pengembangan komoditas di tiap wilayah kabupatennya untuk acara promosi PSE di Provinsi

5. Mengirimkan semua informasi tersebut ke KMP dan merekomendasikan pengusaha yang perlu diundang ke provinsi.Kemungkinan perusahaan tersebut akan memperluas usahanya di kabupaten setempat atau ke kabupaten lain yang mendapatkan program PNPM PISEW.

C. PERSIAPAN PROMOSI DI TINGKAT PROVINSI

Tim Sekretariat Provinsi dan Konsultan Manajemen Provinsi dibantu konsultan Manajemen Teknik mempersiapkan :

1. Menginventarisir jenis jenis kegiatan usaha yang diperkirakan memerlukan skala provinsi atau mencakup beberapa kabupaten seperti pabrik pakan ternak yang memerlukan jagung dari beberapa kabupaten,pabrik sawit yang minimal harus didukung luas lahan 6.000 Ha, pengumpul atau pengolah rumput laut yang memerlukan jumlah produksi atau tonase tertentu untuk efisiensi pengangkutan dan sebagainya.

2. Menginventarisir pengusaha, perusahaan swasta & BUMN yang kemungkinan potensial untuk investasi di beberapa kabupaten yang mendapatkan program PNPM PISEW dalam bentuk rencana perluasan usaha, rencana kegiatan baru dsbnya.

3. Menginventarisir lahan potensial sesuai kesesuaian lahan untuk kegiatan usaha masyarakat maupun untuk kegiatan swasta yang serius yang berupa status luas tanah negara yang belum dimanfaatkan, status luas lahan HGU milik swasta yang belum dimanfaatkan lebih dari 3 tahun (berdasarkan peraturan pemerintah, perizinan HGU selalu di review setiap 3 tahun dan bisa dialihkan untuk swasta lainnya atau untuk masyarakat)

4. Menyiapkan tim SKPD yang terkait dengan pengembangan setiap kabupaten untuk mensinkronkan usulan program kabupaten dengan tingkat provinsi dari segi pengembangan komoditas maupun dukungan infrastruktur seperti jalan, pasar regional, listrik, irigasi, terminal dan sebagainya.Seperti pelaksanaan KUPS (Kredit Usaha pembibitan Sapi) di NTB, Sulsel dan di sebagian Pulau Sumatera,dan beberapa SKPD mempunyai program Pemberdayaan Masyarakat.

5. Menginventarisasi organisasi Asosiasi yang ada di Tingkat provinsi, seperti KADINDA, Asosiasi Kelapa Sawit,Asosiasi Karet,Asosiasi Peternakan Sapi dan sebagainya.

6. Mengundang pihak swasta terkait di provinsi,wakil Perguruan Tinggi/Akademisi, Kadin dan wakil Asosiasi ,wakil Perbankan BUMN serta SKPD provinsi untuk hadir dalam acara Ratek.

D. PELAKSANAAN PROMOSI PSE KABUPATEN

1. Pembukaan (oleh wakil Gubernur atau Ketua Bappeda Provinsi)

2. Pembagian Roundtable Group yang terdiri dari

a. Grup Pengembangan setiap Komoditas Unggulan: Sawit, jagung, karet, rumput laut, peternakan sapi.

Terdiri dari : Moderator dari Provinsi, Pemda kabupaten,SKPD provinsi,Pengusaha,notulensi dari KMK

b. Grup Pengembangan Prasarana dan Sarana: jalan ,irigasi (gravitasi,pompa),bimbingan teknis dsbnya.

Terdiri dari : Konsultan,Moderator dari pemda Provinsi, SKPD Provinsi, Pemda kabupaten, Perusahaan (Program CSR),Notulensi dari KMK

3. Sinkronisasi dan Kesimpulan

a. Penetapan areal yang akan dikembangkan dalam KSK dan non KSK, luas, jenis komoditas, sistem pelaksanaan, perkiraan daya tampung lapangan kerja. (Tabel isian disiapkan sebelumnya)

b. Dukungan Prasarana dan sarana yang dapat menjadi masukan sebagai activity sharingPemda Kabupaten

c. Semua bahan akan dikompilasi di tingkat provinsi untuk ditindaklanjuti di tingkat kabupaten dan untuk bahan promosi ke instansi lain dan pengusaha lain di Tingkat Pusat .

E. BENTUK KERJASAMA INVESTASI

1. Promosi PSE Kabupaten di provinsi diharapkan akan menyatukan kepentingan semua pihak untuk mengembangkan suatu daerah dengan sasaran utama mengurangi kemiskinan, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat dan menyeimbangkan perkembangan wilayah dengan memanfaatkan lahan subur yang masih tidur menjadi lahan yang produktif.

2. Pelaksanaan kerjasama dalam bentuk Pemerintah Daerah menyiapkan lahan, memberikan insentif dan kemudahan perizinan, Pemerintah Pusat menyiapkan dana untuk prasarana, SKPD menyiapkan bibit unggul dan bimbingan, masyarakat sebagai pemilik lahan dan pengusaha sebagai pengolah dan pemasaran atau dalam bentuk sistem Inti-Plasma .

3. Daya tarik investasi perlu diciptakan oleh pemerintah daerah dengan mengundang swasta tetapi sekaligus juga memberdayakan masyarakat sebagai pemilik lahan dan mengurangi ketimpangan wilayah dengan memanfaatkan lahan secara berkelanjutan bagi sebagian besar penduduk miskin.

F. DAFTAR ISI BUKU PROFIL DAERAH DAN PELUANG INVESTASI

1. Visi dan misi Kabupaten (dilengkapi foto Bupati saat ini)

2. Strategi Pengembangan Wilayah Kabupaten

3. Peta Orientasi Wilayah

4. Data Wilayah Kabupaten

a. Kondisi Umum Wilayah(Nama kecamatan,Luas, jumlah kelurahan, jumlah desa)

b. Data Kependudukan (Nama kecamatan, jumlah penduduk laki & perempuan, jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran, jumlah masyarakat miskin, migrasi keluar, kepadatan penduduk per keluarahan dll)

c. Prasarana dan sarana yang telah ada mis: pelabuhan ,bandara, irigasi, jalan (jenis, lokasi, nilai strategis, volume aktivitas, rencana pengembangan dll)

5. Produk Unggulan di kabupaten ini

6. Peluang Investasi dan Kegiatan Usaha

a. Pertanian, perkebunan, holtikultura, peternakan, kehutanan, pertambangan (luas produksi, luas areal yang masih potensial berupa tanah negara atau lahan HGU swasta yang terlantar.

b. Kelautan dan Perikanan (jenis produksi, jumlah perahu, pabrik es, dsbnya)

c. Pariwisata dan Prasarana yang tersedia

d. Jasa dan perdagangan (sarana penunjang kegiatan ekonomi : koperasi, pasar, perbankan, dll).

e. Perindustrian

7. Kebutuhan Prasarana pendukung yang diperlukan

8. Insentif dan Pelayanan Investasi

Janji Pemda untuk memberikan kemudahan perizinan dengan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), meningkatkan pelayanan dengan membangun sarana dan prasarana fisik yang diperlukan untuk menjamin kelancaran usaha di daerah, penanganan komplek dengan memperketat dan memberikan kepastian hukum bagi investor, dll.

G. PEMBAHASAN PERENCANAAN PADA SAAT RATEK

1. Keterlambatan bidang perencanaan yang mencapai 2-3 bulan karena adanya konsentrasi pada pelaksanaan fisik, adanya Pemilu Nasional, Pemilu Bupati dan DPRD, rolling FK dan TtL di beberapa tempat untuk penyegaran, dan sebagainya

2. Semua pelaksanaan pekerjaan fisik telah selesai pada akhir Oktober 2009

3. Perlu adanya usaha untuk kembali ke jadwal semula yaitu pada pertengahan Desember 2009 dan diharapkan semua pekerjaan perencanaan sampai dengan DED &RAB bisa selesai. (hal ini dapat dilihat dalam kurva S perencanaan)

4. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan prioritas usulan program adalah sebagai berikut :

a. Usulan yang dipilih diusahakan untuk kepentingan masyarakat banyak , bukannya untuk dimanfaatkan 1-2 orang saja atau untuk pengembangan obyek tertentu saja

b. Jenis usulan mempertimbangkan skala pekerjaan yang akan dihasilkan,apabila terlalu besar disarankan ditangani oleh APBD

c. Dalam penetapan usulan program disamping dari masyarakat, sebaiknya juga memperhatikan perencanaan teknis yang telah ada di tingkat kabupaten agar jenis teknologi yang digunakan lebih efisien dan lebih bermanfaat.Untuk itu perlu peran ATK dan KMK mencari informasi dari SKPD terkait.