Kerangka Pikir Upaya Penguatan Kelembagaan

Salah satu tujuan program PNPM PISEW adalah terciptanya kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola program Pisew atau program sejenis secara mandiri. Artinya Pemda dapat menjalankan siklus pengelolaan Pisew menurut prosedur yang telah teruji sebagai Model Pengembangan Sosial Ekonomi Wilayah, pada mana program ini dapat memberi manfaat pada masyarakat yang dilayaninya yang pada gilirannya akan menurunkan tingkat kemiskinan sejalan dengan penurunan kesenjangan wilayah di daerahnya

Pada setiap siklus dan pada setiap tingkatan proses pengelolaan dari tiap siklus dimaksud(Persiapan – Analisis – Perencanaan – Pelaksanaan – Monev), ke 3 aspek kelembagaan (SDM,Institusi dan Sistem), akan menjadi komponen utama sejauh mana kapasitas pemda bisa diukurdalam menangani kegiatan Program Pisew di wilayahnya. Dalam hal program Pisew, unsur SDMmerupakan individu-individu dari SKPD yang menjadi anggota Tim Koordinasi maupun TimSekretariat (Provinsi maupun Kabupaten); Tim Koordinasi / Tim Sekretariat, Pokja, PJOK, Satker,PPK dan sejenisnya merupakan bagian dari unsur Institusi, sedangkan Sistim atau Kebijakanmerupakan aturan yang digunakan yang dalam hal ini difokuskan pada pendukungan untukpengisian kegiatan perencanaan kawasan strategis di kecamatan KSK; serta pembangunankegiatan pisew yang bersifat ‘basic need’ di kecamatan regular, sebagaimana tercantum dalam Jadual Kegiatan Nasional dari Pisew sebagai instrumen untuk mencapai sasaran dan tujuan dari program / proyek Pisew dengan peran aktif dari unsur SDM dan unsur institusi sebagaimana diuraikan diatas . Bagian lain yang juga penting dalam mendukung penguatan kelembagaan adalah Networking / jejaring daerah dan antar daerah melalui promosi PSE ditingkat provinsi maupun di tingkat nasional; serta Dana, untuk mendukung program diperlukan berbagai sumber-sumber pendanaan lebih lanjut atas program sejenis disamping dana PAP yang wajib bagi daerah menyediakannya maupun berupa Activity Sharing melalui kegiatan APBD sebagaimana tertuang dalam dokumen MPK.