BAB I P E N D A H U L U A N

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang terletak di Pulau Nias. Kabupaten Nias Selatan berpenduduk 275.422 jiwa (Januari 2005). Nias Selatan sebelumnya adalah bagian dari wilayah Kabupaten Nias. Kabupaten Nias Selatan mendapatkan status otonomnya pada 25 Februari 2003 yang kemudian diresmikan pada 28 Juli 2003.

Secara geografis, Kabupaten Nias Selatan terdiri atas 104 gugusan pulau besar dan kecil dengan letak yang memanjang sejajar Pulau Sumatera. Panjang pulau-pulau itu lebih kurang 60 kilometer, lebar 40 kilometer. Dari seluruh gugusan pulau itu, ada empat pulau besar, yakni Pulau Tanah Bala (39,67 km²), Pulau Tanah Masa (32,16 km²), Pulau Tello (18 km²), dan Pulau Pini (24,36 km²). Tidak seluruh pulau berpenghuni.

Masyarakat Nias Selatan tersebar di 21 pulau dalam delapan kecamatan. Sektor ekonomi kabupaten ini, terutama didukung oleh sektor pertanian dan pariwisata. Dari sektor pertanian, komoditas unggulan terutama dari perkebunan, yakni kelapa, karet, dan nilam. Seluruhnya merupakan perkebunan rakyat. Sentra perkebunan kelapa di Kecamatan Teluk Dalam, Lahusa, dan Amandraya. Sedangkan di Kecamatan Lahusa, Lolomatua, dan Lolowa’u merupakan sentra tanaman karet serta nilam. Hasil pertanian lain yang menjadi unggulan adalah padi dan ikan dengan sentra produksi tanaman padi berada di Kecamatan Teluk Dalam, Lahusa, dan Amandraya. Sementara daerah

tangkapan ikan di Nias Selatan terdapat di Kecamatan Pulau-pulau Batu dan Hibala.
Pada umumnya komoditas pertanian daerah ini dijual dalam bentuk apa adanya, belum
melalui proses pengolahan. Para pekerja menggarap komoditas andalan secara
tradisional. Pada saat panen, hasil perkebunan dan perikanan dikirim ke Sibolga melalui
jalur transportasi laut. Adapun padi dimanfaatkan untuk konsumsi masyarakat
setempat.
Di bidang pariwisata, potensi wisata Kabupaten Nias Selatan terletak pada jalur yang
disebut Segitiga Emas Industri Pariwisata Nias Selatan (RTRW Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2004-2014), yakni Kecamatan Lolowa’u-Gomo-Pulau-pulau Batu dengan porosnya
adalah Omo Hada, yang merupakan rumah tradisional di Desa Bawomataluo, Kecamatan
Teluk Dalam. Daerah Nias Selatan terkenal dengan tradisi hombo batu-nya atau yang
lebih dikenal dengan lompat batu. Selain itu, Sorake, salah satu pantai di daerah itu,
akrab di telinga penggemar olahraga selancar. Turnamen selancar tingkat dunia
beberapa kali diadakan di pantai itu.
Objek-objek wisata alam sangat potensial di Kabupaten Nias Selatan. Di Kecamatan
Pulau-pulau Batu terdapat lokasi menyelam, terumbu karang, serta ikan-ikan hias dan
pantai berpasir putih. Adapun peninggalan zaman megalitik berupa batu-batu megalit di
Kecamatan Lahusa dan Gomo. Andalan wisata lainnya adalah Pantai Lagundri yang
berpasir putih serta Pantai Sorake (Kecamatan Teluk Dalam) yang ombaknya jadi sarana
olahraga selancar. Meskipun sebagai salah satu tulang punggung perekonomian, kegiatan
PENDAHULUAN 2
pariwisata di Kabupaten Nias Selatan belum optimal dikembangkan, baik dalam hal
penyediaan infrastrukturnya maupun manajemennya.
Di Teluk Dalam juga terdapat desa adat yaitu Desa Bawomataluo, yang dapat dikatakan
sebagai cagar budaya karena merupakan sebuah potret sejarah dari perkembangan
budaya Nias. Di desa ini terdapat deretan rumah tradisional terbuat dari kayu dengan
arsitektur khas Nias yang masih dihuni oleh penduduk sebagaimana layaknya komplek
perumahan. Di perkampungan itu juga bisa disaksikan tradisi hombo batu atau lompat
batu yang terkenal itu.
Pada 28 Maret 2005, gempa melanda kepulauan Nias dengan kekuatan 8,7 skala Richter.
Sebelumnya pada 26 Desember 2004, Nias juga mengalami tsunami yang juga bagian
dari bencana yang menimpa Aceh. Dari data pemerintah setempat, tercatat 138 orang
meninggal dunia, 5.845 rumah warga hancur, juga 274 tempat ibadah, 20 perkantoran,
dan 217 bangunan sekolah di Kabupaten Nias Selatan. Peristiwa ini melumpuhkan
kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah tersebut, termasuk kegiatan
pertanian dan pariwisata. Sementara pemerintah daerah tidak mampu mengendalikan
kerusakan-kerusakan dengan sumberdaya yang terbatas.
Berkaitan dengan kegiatan pembangunan di Nias, saat ini UN-Habitat menjadi fasilitator
dalam proses perencanaan partisipatif yang merupakan bagian dari ANSSP (Aceh-Nias
Settlement Support Programme) bekerja sama dengan UNDP’s AERTR (Aceh Emergency
Response and Transitional Recovery Programme) dalam membangun 3500 rumah di 13
kecamatan di Aceh dan Nias.
Program yang diselenggarakan UN-Habitat ini dinamakan Program Pembangunan
Kecamatan di Aceh dan Nias (PeKAN). Program ini bertujuan untuk menyiapkan
kecamatan-kecamatan untuk lebih siap dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan
program yang berbasis pada partisipasi masyarakat ini diharapkan pembangunan yang
dilaksanakan benar-benar merupakan hasil dari aspirasi dan partisipasi masyarakat
sehingga hasilnya nanti dapat lebih tepat sasaran.
Sistem infrastruktur menjadi pendukung utama dalam sistem sosial dan sistem ekonomi,
oleh karena itu setiap perancangan masing-masing sistem infrastruktur maupun
keseluruhannya harus dilakukan dalam konteks keterpaduan dan menyeluruh, termasuk
di dalamnya melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya.
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan realisasi pembangunan menjadi elemen
yang tidak bisa diabaikan. Dalam tataran pembangunan permukiman, telah terjadi
pergeseran paradigma pembangunan yaitu dari paradigma ekonomi dan sosial ke
paradigma pemanusiaan (manusiawi). Paradigma pemanusiaan ini diwujudkan dengan
menerapkan strategi pemberdayaaan masyarakat dalam perencanaan dan realisasinya.
Masyarakat didudukkan sebagai pelaku utama pembangunan serta diberdayakan agar
mampu menangani permasalahan dalam pembangunan lingkungannya.
Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan, seharusnya tidak hanya
berhenti pada upaya untuk menemukan solusi konseptual yang partisipatif dan ‘locally
genuine’. Solusi konseptual tersebut perlu dijabarkan secara profesional dan
diformalkan dalam konsep penataan ruang kawasan/wilayah terkait.
PENDAHULUAN 3
1.2 Tujuan dan Sasaran
1.2.1 Tujuan
Tujuan dari pekerjaan ini adalah menyiapkan rencana pengembangan infrastruktur yang
tertuang dalam rencana tata ruang (spatial planning) untuk Teluk Dalam, Nias Selatan
yang melingkupi komponen-komponen infrastruktur terutama yang mendukung
perencanaan pariwisata yang berbasis pada masyarakat.
1.2.2 Sasaran
• Identifikasi potensi dan permasalahan infrastruktur, terutama yang mendukung
kegiatan kepariwisataan.
• Identifikasi kluster-kluster kawasan pengembangan pariwisata.
• Identifikasi kebutuhan-kebutuhan pengembangan infrastruktur berdasarkan skala
prioritas.
• Terumuskannya pedoman bagi pengambil kebijakan pembangunan untuk mengambil
langkah strategis dan sekaligus menentukan prioritas yang dibangun berdasarkan
kebutuhan yang mendesak ataupun berdasarkan pertimbangan teknis dan strategis
perkembangan wilayah, serta aspirasi masyarakat.
1.3 Ruang Lingkup
1.3.1 Lingkup Wilayah
Wilayah studi adalah wilayah Kecamatan Teluk Dalam yang merupakan ibukota
Kabupaten Nias Selatan dengan unit kajian adalah desa-desa penyangga kawasan
perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan bagi kegiatan di Kabupaten Nias Selatan
serta desa-desa yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi pusat kegiatan
pariwisata, di antaranya adalah Desa Hilisataro, Desa Hilimaetaluo, Desa Hiliganowo,
Desa Bawodobara, Desa Bawozauo, Desa Bawonifaoso, Desa Bawolawalani, Kelurahan
Teluk Dalam, Desa Hilitobara, Desa Hiligeho, Desa Hilizihono, Desa Hiliamaetaniha, Desa
Lagundri, Desa Botohilitano, Desa Bawonahono, Desa Bawomataluo, Desa Hilisondrecha,
dan Desa Hilinawalo Mazingo.
1.3.2 Lingkup Materi
Output dari pelaksanaan studi ini adalah suatu pedoman pengembangan infrastruktur
yang mendukung kegiatan pariwisata di Kabupaten Nias Selatan, khususnya di wilayah
Teluk Dalam. Pedoman pengembangan meliputi perencanaan komponen-komponen
infrastruktur yang merupakan hasil dari penjaringan informasi dan aspirasi masyarakat
dengan pertimbangan skala prioritas.
Output ini nantinya dijadikan pedoman, baik bagi pemerintah provinsi maupun
pemerintah kabupaten dalam mengambil kebijakan pembangunan untuk Nias Selatan.
Juga bagi lembaga-lembaga yang berminat dan mempunyai kepentingan dalam kegiatan
pembangunan di Nias Selatan ini.
PENDAHULUAN 4
Providing Infrastructure Planning Expertise
to a Participatory Development Planning Process
in Teluk Dalam, Nias
Focussing on Urban Tourism Development
Peta
Wilayah Studi
Legenda
Batas Kecamatan
Batas Desa
Jalan Kabupaten
Jalan Desa
Ibukota Kecamatan
Kantor Desa
Utara
No. Gambar Halaman
1.1 3
Skala: 1 : 150.000
Sumber: Bappeda, Kabupaten Nias Selatan
Samudera Hindia
Sungai
Hilifarono
Botohilitano
Hilinawalo Fau
Siwalawa Hilinamozaua
Hilisaootoniha
Hiliana'a
Lawindra
Hilizalootano
Hilifalago
Hilizihono
Hiligeho Bawolowalani
TELUK DALAM
Hilitobara
Lagundri
Bawogosali
Hilisimaetano
Orahili Fau
Hiliamaetaniha
Hilimaenamolo
Bawozihono
Hilindrasoniha
Hilialawa
Bawoganowo
Hilinamoniha
Hiliamaetaluo
Hiliganowo
Hilisataro
Bawozaua
Bawonifaoso
Hilinawalomazingo
Hilimondregeraya
Hilisondrekha
Bawodobara
Hilizoroilawa
Bawolahusa
Onohondro
Lahusa Fau
Bawonahono
Bawomataluo
PENDAHULUAN 5
1.4 Metodologi
1.4.1 Kerangka Pikir
Studi tentang proses perencanaan infrastruktur pendukung pariwisata berbasis
partisipasi masyarakat dilatarbelakangi oleh kondisi infrastruktur yang ada di wilayah
Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan. Kondisi infrastruktur yang ada pasca
gempa dan tsunami saat ini sangat tidak memadai dalam mendukung kegiatan
pariwisata yang memang menjadi sektor unggulan Kabupaten Nias Selatan. Bahkan
sebelum terjadi bencana, kondisi infrastruktur belum optimal dalam mendukung
kegiatan pariwisata. Selain itu sebagai kabupaten yang baru berkembang juga
mengharuskan keterlibatan semua pihak yang terkait dalam mendukung perkembangan
daerah secara keseluruhan.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka perencanaan infrastruktur sangatlah diperlukan
khususnya dalam mendukung pengembangan sektor kepariwisataan Kabupaten Nias
Selatan. Dalam proses ini akan mengacu kepada kerangka pikir yang tahapannya terbagi
menjadi beberapa bagian yaitu:
Inception Report
a. Tahapan awal yang dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan preliminary
study yang merupakan review terhadap kerangka acuan (TOR) dengan didukung studi
kepustakaan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, kepariwisataan, dan
pembangunan partisipatif, serta dengan melakukan survei awal lapangan di wilayah
studi.
b. Tahapan selanjutnya adalah persiapan pelaksanaan yang melingkupi kesiapan
materi-materi konsep dan metodologi yang berkaitan dengan pengembangan
infrastruktur dan menyiapkan rencana kerja untuk tahapan-tahapan selanjutnya.
c. Dalam laporan ini juga memaparkan identifikasi eksisting wilayah perencanaan
terhadap potensi dan permasalahan yang sekiranya perlu dikaji sebagai dasar
analisis dan rekomendasi yang akan diusulkan dalam hasil studi ini. Adapun dasardasar
untuk identifikasi ini adalah input data, baik berupa data primer yang didapat
melalui survei lapangan, Focussed Group Discussion (FGD) dan wawancara secara
langsung dengan masyarakat dan survei sekunder yang dilakukan dengan mengambil
data–data yang mendukung ke instansi–intansi terkait. Identifikasi-identifikasi yang
dilakukan meliputi identifikasi potensi dan permasalahan wilayah studi yang terbagi
dalam permasalahan fisik, sosial, ekonomi, serta infrastruktur, dan secara khusus
dilakukan identifikasi kluster–kluster pariwisata yang merupakan langkah awal dalam
menentukan potensi pariwisata yang dapat dikembangkan di wilayah Teluk Dalam.
Intermediate Report
Pada tahap ini dilakukan proses analisis. Adapun input pada tahapan ini didapat melalui
identifikasi eksisting serta informasi-informasi yang didapat melalui penjaringan
informasi melalui pertemuan-pertemuan dengan aparat pemerintah, masyarakat, tokoh
masyarakat, agama, pendidikan, wanita, pemuda, adat, dan sebagainya. Yang dikaji
dalam laporan ini meliputi:
a. Analisis stakeholder yang dilakukan untuk melihat profil, potensi, kontribusi, input,
peran, dan akses para stakeholder. Adapun teknik identifikasi yang dilakukan adalah
berupa wawancara, dan penyebaran kuesioner.
PENDAHULUAN 6
Gambar 1.2
Kerangka Pikir
Providing Infrastructure Planning Expertise to a Participatory Development Planning Process in Teluk Dalam, South Nias
Focussing on Urban Tourism Development
Final
Report
Preliminary
Study
Persiapan
Pelaksanaan
Identifikasi
Eksisting
Analisis
T O R
Studi Pustaka
Preliminary Survei
• Konsep &
Metodologi
• Workplan
• Identifikasi kluster
pariwisata
• Identifikasi potensi &
permasalahan
• Data-data (primer &
sekunder)
• FGD – P R A
• Observasi Lapangan
• Analisis stakeholder
• Analisis prioritas
kebutuhan
infrastruktur
• Hasil-hasil pertemuan
• Draft spatial planning
Rencana
• Rencana
pengembangan
infrastruktur
• RPJM/Action Plan
• Final Spatial Planning
Remark &
Evaluation
Elaboration &
Finishing/Finalisasi
Inception
Report
Intermediate
Report
Draft
Final Report
7 September 2006 25 September 2006 27 Oktober 2006 20 Desember 2006
input/output
proses
hasil pelaporan
PENDAHULUAN 7
Prinsip dalam analisis ini adalah keterlibatan semua pihak, dengan relevansi tidak
semua pihak yang dilibatkan namun cukup mereka yang memegang peran penting
dalam proses dan kepekaan jender.
b. Analisis prioritas kebutuhan infrastruktur yang dilakukan untuk menentukan skala
prioritas terhadap rencana pengembangan infrastruktur terutama yang berkaitan
dengan sektor kepariwisataan.
Draft Final Report dan Final Report
Pada tahapan ini output yang dihasilkan adalah progres dari laporan intermediate yang
sudah memunculkan konsep dan strategi rencana pengembangan infrastruktur yang
berkaitan dengan pengembangan sektor kepariwisataan, dan RPJM/action plan serta
final rencana tata ruang.
Sedangkan Final Report merupakan hasil perbaikan/penyempurnaan maupun revisi atas
evaluasi dan koreksi terhadap draft final report dan menjadi hasil akhir dari seluruh
pekerjaan.
1.4.2 Pendekatan Studi
a. Pendekatan Partisipatif
Partisipasi masyarakat adalah pelibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan yang menjadikan masyarakat sebagai subyek pembangunan, dan
bukan lagi ‘as an only object’. Pembangunan partisipatif mengacu pada paradigma
populis yang diartikan sebagai proses pembangunan yang menyeluruh dengan
memanfaatkan berbagai kesempatan yang ada baik secara individu, kelompok sosial
maupun kelompok masyarakat secara teritorial pada skala menengah – kecil melalui
mobilisasi kemampuan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan
bersama baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Harapan utama dari
perkembangan paradigma ini pada tataran aplikatif adalah untuk mengeliminasi
terjadinya disparitas.
b. Pendekatan Keruangan (Spatial Approach)
Pembangunan infrastruktur menyangkut pembangunan yang menyeluruh. Konsep
pengembangan dan strategi pemanfaatan infrastruktur tidak memandang batasan
administrasi tersebut sebagai batasan spasial. Pembangunan infrastruktur
diharapkan menjadi pendorong bagi perkembangan wilayah-wilayah sekitar sehingga
akan mencapai pemerataan pembangunan.
c. Pendekatan Prioritas (Priority Approach)
Pendekatan prioritas digunakan untuk menentukan komponen-komponen
infrastruktur serta program-program pembangunan yang dituangkan dalam suatu
indikasi program yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan.
d. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)
Dengan pendekatan ini maka hasil dari perumusan konsep, strategi, dan skenario
pengembangan tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan hasil-hasilnya bagi
kepentingan generasi mendatang. Pemahaman pembangunan berkelanjutan harus
didasari pada identifikasi yang tajam mengenai daya dukung (supporting capacity)
dan daya tampung (carrying capacity) lingkungan terhadap kehidupan di atasnya.
Keberlanjutan juga meliputi keberlanjutan dalam hal pengelolaan karena dalam
konsep pembangunan partisipatif, keterlibatan masyarakat berlangsung terusmenerus
dari tahap perencanaan, implementasi dan monitoring hingga evaluasi
pelaksanaan pembangunan.
PENDAHULUAN 8
1.4.3 Metode Pengumpulan Data
Beberapa metoda pengumpulan data yang dilakukan dalam pekerjaan ini adalah sebagai
berikut:
a. Studi Pustaka
Studi Pustaka dilakukan dalam rangka penelaahan dasar hukum dan tinjauan awal
(Preliminary Study) literatur-literatur yang berkaitan dengan pekerjaan perencanaan
pembangunan infrastruktur maupun data-data sekunder yang mendukung. Studi
pustaka dilakukan dari instansi-instansi terkait maupun sumber-sumber literatur
atau referensi lainnya.
b. Observasi Lapangan
Observasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi potensi dan permasalahan
yang ada di lapangan. Observasi lapangan dilakukan guna melakukan Cross Check
terhadap identifikasi/kompilasi data yang telah dilakukan sebelumnya. Observasi
lapangan juga dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk
menganalisis suatu potensi dan permasalahan dalam rangka memperoleh rumusan
kebijakan pengembangan infrastruktur di wilayah perencanaan.
Dalam kegiatan ini beberapa data yang diperlukan antara lain:
• Kondisi fisik dan geografis wilayah studi
• Data kondisi jaringan infrastruktur yang ada (jalan, air bersih, kelistrikan,
telekomunikasi, kepariwisataan dan lain-lain), termasuk kondisi potensi dan
permasalahan sosial budaya yang berkembang saat ini.
Data-data tersebut dikumpulkan kemudian ditinjau/dikaji ulang untuk menentukan
jaringan infrastruktur yang mendapat prioritas sebagai usulan pekerjaan untuk
program pembangunan mendatang yaitu pembangunan baru, peningkatan, serta
program pemeliharaan berdasarkan data dan informasi maupun aspirasi yang
diperoleh.
c. Focussed Group Discussion (FGD)
Focussed Group Discussion (FGD) adalah kegiatan diskusi mengenai topik tertentu
dalam rangka menggali data dan informasi yang bersifat eksisting maupun program,
terkait dengan komponen-komponen infrastruktur di wilayah studi. Kegiatan diskusi
ini lebih efektif dalam pembahasan permasalahan karena lebih fokus dan terarah.
Yang diharapkan dari kegiatan FGD ini adalah:
• Pengumpulan data kualitatif yang efektif dan efisien melalui diskusi dan
pembahasan dengan seluruh stakeholder pembangunan.
• Dinamika kelompok yang terbangun dapat difokuskan pada masalah dan isu utama
sehingga secara otomatis dapat diketahui seberapa jauh terdapat konsistensi dan
kesamaan persepsi atau pandangan di kalangan peserta.
• Kelompok peserta dapat melakukan kendali mutu data, informasi, dan output
pekerjaan serta saling mengecek, sehingga dapat dihindarkan perbedaan
pendapat dan persepsi.
FGD ini dilaksanakan pada tingkat kecamatan diikuti oleh stakeholder pembangunan
yang meliputi:
• Perwakilan dari masyarakat (tokoh pemuda, wanita, pendidikan, agama)
• Lembaga adat
• Aparat pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten)
PENDAHULUAN 9
• Pemerintah daerah melalui dinas yang terkait
• LSM/NGO
• Pihak Swasta
Kegiatan FGD dilakukan dengan metode Participatory Rural Appraisal (P R A). PRA
ditekankan pada pengetahuan lokal dan memberdayakan masyarakat lokal untuk
melakukan penaksiran, analisis, dan perencanaan secara mandiri. PRA menggunakan
simulasi kelompok dan latihan-latihan untuk melayani penggunaan informasi
bersama, analisis, dan aksi antar-stakeholder.
1.4.4 Metode Analisis
a. Analisis Stakeholder
Analisis stakeholder merupakan alat untuk mengidentifikasikan stakeholder.
Pemahaman peran dan kontribusi potensial dari berbagai stakeholder merupakan
prasyarat utama bagi perencanaan. Keterlibatan stakeholder akan mencerminkan
berbagai kekuatan, interest/minat, dan sumber daya yang berbeda.
Tujuan dilakukannya analisis stakeholder adalah:
• Identifikasi berbagai stakeholder yang relevan dengan perencanaan pembangunan
• Memetakan peran dan kontribusi stakeholder dalam pembangunan sehingga dapat
dikenali letak masalah yang menghampat potensi atau keterlibatan mereka
• Memaksimalkan peran dan kontribusi masing-masing stakeholder karena dengan
dukungan aktif semua pihak akan mendorong keberhasilan aktivitas pembangunan.
b. Analisis SWOT
Analisis SWOT pada setiap komponen infrastruktur dilakukan berdasarkan pada
temuan-temuan dari forum FGD maupun dari informasi-informasi yang diperoleh.
Beberapa pertanyaan yang akan dijawab melalui analisis SWOT pada dalam
perencanaan pembangunan infrastruktur antara lain:
• Kekuatan (Strengths) yaitu aspek internal positif yang dapat dikontrol dan dapat
diperkuat dalam perencanaan.
∼ Potensi, keunggulan, dan keuntungan suatu kawasan atau program?
∼ Program-program, keinginan, upaya atau keberhasilan yang telah dilakukan?
• Kelemahan (Weaknesess) yaitu aspek internal negatif yang dapat dikontrol dan
dapat diperbaiki dalam perencanaan.
∼ Permasalahan yang perlu diperbaiki?
∼ Kendala-kendala internal (teknis maupun pengelolaan)?
• Peluang (Opportunities) yaitu kondisi eksternal positif yang tidak dapat dikontrol
dan dapat diambil keuntungannya.
∼ Kesempatan baik yang sedang dihadapi?
∼ Kecenderungan perkembangan yang mendesak/penting saat ini?
∼ Kebijakan-kebijakan baru?
∼ Perubahan sosial?
∼ Aspirasi-aspirasi yang berkembang?
• Ancaman (Threats) yaitu kondisi eksternal negatif yang tidak dapat dikontrol dan
mungkin dapat diperkecil dampaknya.
∼ Hambatan yang sedang dihadapi?
∼ Persaingan?
∼ Tuntutan perubahan karena kendala-kendala alam?
PENDAHULUAN 10
c. Analisis Penentuan Prioritas
Perencanaan pembangunan infrastruktur dirinci hingga perumusan program
pembangunan, penahapan, serta sistem pengelolaannya. Hal ini karena suatu
rencana pembangunan dapat dilaksanakan bila ketiga aspek penting tersebut telah
disusun dengan tepat. Oleh karena itu, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam
menyusun suatu indikasi program adalah sebagai berikut:
• Skala Prioritas
Berdasarkan pertimbangan ini, maka untuk komponen-komponen infrastruktur
yang mempunyai tingkat kemendesakan/urgensi tinggi menjadi prioritas utama.
Tingkat kemendesakan ini diperoleh dari hasil analisis kebutuhan prasarana dan
sarana pelayanan dengan menggunakan standar kebutuhan yang ada dan aspirasi
masyarakat. Selain itu, sebagai bahan kajian utama adalah perlunya diperhatikan
jenis kebutuhan primer, sekunder, maupun kebutuhan dasar. Dari hasil analisis
tersebut diperoleh urutan skala prioritas kebutuhan prasarana dan sarana
pelayanan yang benar-benar sesuai dengan kondisi eksisting dan kebutuhan
masyarakat di wilayah perencanaan.
• Waktu Perencanaan dan Pelaksanaan
Apabila kompenen-komponen infrastruktur dinilai memiliki tingkat kemendesakan
yang sama maka pemeringkatan skala prioritas dapat dilakukan dengan dasar
pertimbangan waktu perencanaan atau pelaksanaannya. Penilaiannya adalah bila
elemen infrastruktur dengan waktu perencanaan dan pelaksanaannya lebih
pendek/cepat maka dapat lebih diprioritaskan. Demikian juga sebaliknya, bila
elemen kebutuhan tersebut memiliki masa perencanaan dan pelaksanaan lebih
panjang/lama dapat masuk pada skala prioritas berikutnya.
• Kemampuan Pendanaan
Kemudian bila dari kedua pertimbangan di atas mempunyai skala prioritas yang
sama, maka kemampuan pendanaan akan sangat menentukan urutan skala
prioritas. Berdasarkan kondisi kemampuan pendanaan tentu akan dipilih elemen
kebutuhan dengan anggaran terkecil untuk menjadi prioritas utama. Demikian
seterusnya, sampai suatu kawasan memiliki kemampuan dana yang memadai
untuk melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan dengan
anggaran lebih besar.
d. Analisis Kebutuhan Infrastruktur
Analisis kebutuhan infrastruktur dilakukan untuk menentukan komponen-komponen
infrastruktur yang perlu direncanakan dalam mendukung kegiatan pariwisata.
Komponen-komponen infrastruktur yang dikaji meliputi sistem transportasi, jaringan
jalan, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan sarana
kepariwisataan lainnya.
• Prasarana Transportasi
Rencana pengembangan prasarana transportasi didasarkan pada:
∼ Kebutuhan transportasi, yaitu kebutuhan perpindahan orang menurut asaltujuan
perjalanan, pilihan moda, dan tingkat pelayanan yang diiginkan.
∼ Fungsi, yaitu kegiatan yang menghubungkan simpul dan ruang kegiatan yang
meliputi kepentingan lalulintas dan kepentingan angkutan.
∼ Peranan, yaitu tingkat hubungan antarsimpul dan ruang kegiatan menurut
fungsinya yang dikelompokkan dalam jaringan antarkota serta perdesaan
menurut hirarki masing-masing.
PENDAHULUAN 11
∼ Kapasitas jalan, yaitu volume lalulintas yang dikaitkan dengan jenis, dimensi,
daya angkut dan kecepatan kendaraan.
∼ Kelas jalan, yaitu klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan daya dukung jalan,
serta karakteristik lalulintas.
• Prasarana Air Bersih
Penghitungan kebutuhan air bersih ini dilakukan dengan menggunakan standar
kebutuhan air bersih dari DPU Cipta Karya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan
rata-rata di wilayah perencanaan. Asumsi-asumsi untuk penghitungan kebutuhan
air bersih di Teluk Dalam antara lain:
∼ Rumah tangga (domestik) : 90 lt/org/hari
∼ Nondomestik : 20-30% dari kebutuhan domestik
∼ Hidran umum : 30 lt/org/hari
∼ Kebocoran : 30% kebutuhan total air bersih
• Prasarana Kelistrikan
Sedangkan acuan dalam pengembangan jaringan listrik, sebelumnya ditentukan
bahwa besarnya energi listrik maksimum rata-rata yang dibutuhkan setiap
keluarga yaitu 900 KW/KK untuk kota sedang dan 450 KW/KK untuk kota kecil dan
perdesaan. Di wilayah Teluk Dalam yang sebagian besar masih berupa daerah
perdesaan maka kebutuhan listrik untuk setiap rumah tangga adalah 450 KW.
Asumsi-asumsi yang digunakan secara rinci adalah:
∼ Rumah tangga (domestik) : 450 KW
∼ Nondomestik : 30% dari kebutuhan domestik
∼ Penerangan jalan : 10% dari kebutuhan domestik
• Prasarana Telekomunikasi
Standar pengadaan sarana telepon di Teluk Dalam adalah:
∼ Rumah tangga (domestik) : 1 sst untuk setiap 100 jiwa
∼ Non domestik : 10% dari kebutuhan domestik
∼ Teltepon umum : 1 unit untuk setiap 1000 jiwa
• Prasarana Pariwisata
Dalam studi ini, metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan
komponen wisata yang berupa wisatawan (pasar wisata), atraksi wisata,
ketersediaan sarana prasarana wisata, transportasi, dan pemasaran wisata. Semua
dideskripsikan dengan jelas tentang kondisi, persebaran, dan kelengkapannya
dalam mendukung keterkaitan antarobyek. Dalam analisis ini juga akan disertakan
penginterpretasian peta-peta untuk memperjelas kondisi komponen-komponen
tersebut.
Analisis ini dilakukan dengan memberikan nilai/skor pada variabel komponen
wisata yang telah ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan
tujuan studi. Dalam studi ini, output dari analisis skoring berupa kebutuhan
prasarana obyek wisata.
PENDAHULUAN 12
1.5 Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan dalam Final Report kegiatan Providing Infrastructure Planning
Expertise to a Participatory Development Planning Process in Teluk Dalam, South Nias -
Focusing on Urban Tourism Development adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN, menguraikan tentang latar belakang dilaksanakannya kegiatan
Providing Infrastructure Planning Expertise to a Participatory Development Planning
Process in Teluk Dalam, Nias - Focusing on Urban Tourism Development yang meliputi
tujuan, ruang lingkup wilayah dan materi, serta pendekatan dan metodologi yang
digunakan dalam studi ini.
BAB II TINJAUAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR KECAMATAN TELUK DALAM. Pada
bab ini dilakukan tinjauan mengenai kebijakan pembangunan daerah yang berkaitan
dengan pengembangan wilayah Teluk Dalam, serta tinjauan terhadap kondisi
kependudukan, infrastruktur, dan potensi pariwisata di wilayah Teluk Dalam yang
menjadi fokus kajian studi ini.
BAB III ANALISIS PERENCANAAN PARTISIPATIF INFRASTRUKTUR PENDUKUNG
PARIWISATA. Bab ini menguraikan analisis terhadap proses partisipatif perencanaan
infrastruktur pendukung pariwisata di Teluk Dalam. Kajian juga meliputi analisis
terhadap pengembangan pariwisata dalam hal ini berkaitan dengan pemenuhan
kebutuhan infrastruktur pariwisata dengan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang
berkaitan dengan kegiatan pariwisata.

BAB IV RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PARIWISATA DI
TELUK,
menguraikan konsep, strategi, dan skenario pengembangan infrastruktur
pariwisata yang kemudian dituangkan dalam suatu indikasi program pembangunan untuk
jangka waktu sepuluh tahun untuk diimplementasikan bagi pembangunan pariwisata
Teluk Dalam.
BAB V PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dari seluruh kajian serta rekomendasi
terhadap tindak lanjut kegiatan berikutnya serta masukan-masukan untuk perbaikanperbaikan
kondisi yang ada.