SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN COASTAL ZONES (WILAYAH PESISIR & LAUTAN )

Hingga sekarang pembangunan di Jawa Timur telah banyak menjangkau daerah pesisir. Peningkatan penduduk, kebutuhan ekspor dan konsumsi hasil laut menyebabkan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut meningkat cepat. Produksi ikan laut Jawa Timur pada tahun 1999 adalah 288.816  ton yang berarti telah melampaui potensi  sebesar 287.987 ton hasil maksimum yang boleh ditangkap (MSY). Keadaan tersebut  mengisyaratkan  bahwa  pemanfaatan sumberdaya ikan laut telah memasuki  tahapan yang kritis.

Selama ini sebagian besar masyarakat pesisir belum memperoleh manfaat yang besar dari pembangunan di daerahnya. Oleh karena itu, pembangunan desa-desa di kawasan pesisir Jawa Timur perlu semakin lebih memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan setempat. Di pihak lain, status sumberdaya di wilayah pesisir Jawa Timur juga menunjukkan kondisi lingkungan dengan tingkat pencemaran yang makin meningkat, sumberdaya habitat hutan mangrove dan terumbu karang yang menunjukkan tingkat kerusakan yang  makin serius.

Propinsi Jawa Timur memiliki  tidak kurang dari 79  pulau-pulau kecil yang terpusat di wilayah Madura Kepulauan. Jumlah tersebut merupakan  0,44% jumlah pulau  di Indonesia yang  mencapai  17.000 buah. Secara ekologi, pulau-pulau kecil  sangat rentan, sebagian  belum didiami penduduk, dan memiliki keanekaragaman  hayati yang perlu dilindungi.

Wilayah perairan laut Jawa Timur dapat dibagi menjadi lima tipikal wilayah sumberdaya, yaitu (a) Wilayah Utara yang  merupakan  perairan Laut Jawa, dengan tipikal sumberdaya ikan yang didominasi ikan layang (Decapterus spp.)dan ikan kuningan (Upenius spp.); (b) Wilayah Madura Kepulauan, dengan tipikal sumberdaya ikan karang, (c) Wilayah Selat Madura dengan tipikal ikan kurisi (Nemeptherus spp.), (d) Wilayah Laut Muncar dengan tipikal mono-species ikan lemuru (Sardinella spp.) dan (e) Wilayah Selatan dengan tipikal sumberdaya ikan tongkol dan tuna (Thunnus spp.). Pengawasan laut yang relatif lemah membuat kesulitan  dalam mengatasi pelanggaran   dalam pengaturan penangkapan ikan. 

Keadaan seperti di atas membutuhkan penanganan  daerah pesisir dan laut yang lebih baik, khususnya mencakup aspek wawasan, strategi, keterpaduan, penegakan hukum, pengelolaan dan pengendalian sumberdaya serta penguatan kelembagaan, sehingga pemanfaatan sumberdaya diharapkan dapat menjadi produk unggulan dalam pembangunan secara berkelanjutan.

Adapun beberapa kegiatan prioritas untuk mengatasi masalah di atas meliputi :

A.      Perencanaan dan Pengembangan Terpadu Coastal Zones.

B.      Pemantauan dan Perlindungan Lingkungan Coastal Zones.

C.      Pengelolaan Sumberdaya Secara Berkelanjutan.

D.      Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat.

E.       Pembangunan Kepulauan Kecil Secara Berkelanjutan.

F.     Keamanan dan Pemanfaatan Sumberdaya Zone Ekonomi Ekslusif (ZEE).