rencana strategis transportasi darat

A. VISI
Visi Departemen Perhubungan sampai dengan tahun 2009 adalah “Terwujudnya pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.” Pelayanan perhubungan yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mam-pu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pelayanan perhubungan yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang efisien, dengan harga terjangkau (affordabi-lity) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berke-lanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif. Pelayanan perhubungan yang memberikan nilai tam-bah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peranserta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengenda-likan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distri-busi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.
B. MISI
Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi dengan me-ngacu kepada tiga pendekatan, yaitu: Pertama, pemulihan kondisi sarana dan prasarana perhubungan agar berfungsi seperti pada masa sebelum krisis ekonomi; Kedua, melakukan konsolidasi dengan reorientasi dan reposisi peran dan fungsi Departemen Perhubungan dalam kerangka good governance; Ketiga, melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkat-an kapasitas dan kualitas pelayanan jasa perhubungan. Oleh karena itu misi Departemen Perhubungan sesuai dengan tiga pendekatan tersebut adalah:
1. Mempertahankan tingkat pelayanan jasa perhubungan:
Rencana Strategis Departemen Perhubungan Tahun 2000-2005
V - 2
Sejak terjadi krisis ekonomi yang didahului dengan krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, kinerja pelayanan jasa perhubungan semakin memburuk karena operator tidak mampu melakukan perawatan dan peremajaan arma-da, pemerintah hampir tidak memiliki kemampuan melaku-kan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedang-kan masyarakat pengguna jasa tidak memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pemba-ngunan nasional, perlu diupayakan pemulihan kinerja pe-layanan jasa perhubungan menuju kepada kondisi normal, sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional, melalui reha-bilitasi dan perawatan sarana dan prasarana perhubungan.