Kebijaksanaan Pembangunan Kesehatan

Kebijaksanaan pokok pembangunan kesehatan selama ini dan yang akan datang dapat dijabarkan sebagai berikut

Penurunan angka kesakitan, kecacatan dan angka kematian, dilakukan melalui upaya pencegahan berjangkitnya penyakit, mengurangi akibat buruk penyakit yang menurunkan kualitas hidup, serta penanggulangan penyakit secara tepat hingga sejauh mungkin tidak terjadi kematian. Prioritas diarahkan untuk menurunkan serta mengendalikan berbagai penyakit menular dan gangguan gizi yang telah lama diderita masyarakat, khususnya pada kelompok usia muda, wanita, dan usia produktif, yang berpenghasilan rendah, serta berbagai penyakit baru yang mengancam kelangsungan pertumbuhan maupun keutuhan pencapaian hasil pembangunan. Berbagai kecacatan, yang menghambat produktifitas, seperti tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa, dan tuna grahita, akan ditanggulangi sehingga, sejauh mungkin, kualitas hidup dan produktifitas dapat dipulihkan. Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular, ditekankan pada upaya penyuluhan, pendidikan, serta peningkatan peran-serta masyarakat, organisasi non pemerintah, dan dunia usaha. Sedangkan pencegahan dan penanggulangan penyakit dan kecacatan akibat kerja pada sektor formal akan dilakukan dengan mengembangkan kerjasama khusus dengan sektor tenaga kerja.

Kemampuan keluarga dan masyarakat untuk mengembangkan perilaku hidup sehat dan bersih perlu ditingkatkan, terutama untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit. Di samping itu, pelaksanaan norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera (NKKBS) akan semakin dimantapkan. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan keluarga maupun masyarakat untuk mengembangkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), serta menghindari perilaku yang dapat merugikan kesehatan. Perhatian khusus diberikan untuk mempertahankan kerukunan dan keutuhan keluarga sebagai dasar upaya mewujudkan hidup bahagia dan sejahtera. Selain itu, juga meningkatkan kesadaran dan kepedulian keluarga dan masyarakat akan faktor kodrati wanita dan peran jender dalam keluarga, sehingga perhatian pada wanita baik sebagai calon ibu maupun ibu rumah tangga lebih terjamin haknya untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih tinggi.

Peningkatan mutu lingkungan hidup dan permukiman rakyat yang menjamin kehidupan yang sehat, harus semakin digalakkan. Untuk itu, diperlukan peranan sektor kesehatan yang semakin besar, tidak saja dalam pengawasan dan penilaian kualitas lingkungan hidup dan permukiman, namun juga dalam pengendalian pembangunan secara umum, sehingga pembangunan yang berwawasan sehat dapat terwujud dan menjamin tercapainya kehidupan masyarakat yang sehat. Oleh karena itu, kemampuan mempengaruhi sektor lain dalam kebijaksanaan pembangunannya, perlu ditingkatkan. Termasuk dalam upaya ini, peningkatan peran kesehatan dalam penentuan kelayakan pembangunan perumahan rakyat, penyediaan sarana umum, pembangunan kawasan tertentu, dan pengembangan rencana tata kota.

Status gizi diperbaiki melalui upaya peningkatan mutu gizi makanan rakyat, maupun pencegahan konsumsi makanan yang berakibat gizi salah. Upaya peningkatan mutu gizi diutamakan untuk mencegah kejadian baru dan mengatasi masalah gizi yang telah lama diderita masyarakat dan berakibat penurunan kualitas hidup, khususnya pada kelompok masyarakat dengan risiko tinggi seperti usia balita, anak usia sekolah, tenaga kerja wanita, wanita hamil, dan ibu menyusui. Dalam pelaksanaannya, kerjasama dengan berbagai sektor terkait semakin dimantapkan, dan peran sektor kesehatan semakin ditingkatkan, sehingga kebijaksanaan penyediaan maupun pengendalian pangan menjamin tercapainya perbaikan gizi rakyat. Perhatian lebih besar diberikan untuk mewujudkan pola konsumsi pangan keluarga yang makin beragam sesuai dengan pedoman umum gizi seimbang (PUGS)

Untuk menunjang berbagai upaya kesehatan, mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan. Dalam upaya ini, titik-berat diletakkan pada pelayanan kesehatan dasar, yang diselenggarakan secara terpadu melalui puskesmas, puskesmas pembantu, bidan di desa, balai pengobatan lainnya, serta pelayanan rujukan rumah sakit kabupaten. Penambahan jumlah sarana pelayanan kesehatan pemerintah, utamanya di luar desa tertinggal sejauh mungkin dibatasi, kecuali dapat menjamin peningkatan pemanfaatan sarana oleh masyarakat. Pengembangan sarana ditekankan pada efisiensi pengelolaan dan peningkatan mutu pelayanan. Perbaikan mutu pelayanan, diutamakan pada peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan disamping kinerja dan keadaan fisik institusi. Berbagai teknologi yang digunakan perlu dipilih sehingga memberi manfaat yang optimal sesuai dengan pola permintaan masyarakat akan pelayanan kesehatan, situasi setempat, dan daya dukung daerah. Berkaitan dengan ini, pengobatan tradisional dan penggunaan obat tradisional dikembangkan. Dalam upaya pemerataan pelayanan, penekanan diberikan pada pemenuhan tenaga kesehatan yang paling dibutuhkan masyarakat, di samping penyediaan berbagai sarana kesehatan lain yang diperlukan. Secara khusus, pemenuhan tenaga dan sarana kesehatan ini diarahkan
untuk meningkatkan potensi desa tertinggal. Selain itu, pemenuhan tenaga dan sarana itu terutama diarahkan untuk melayani masyarakat miskin di perkotaan dan di perdesaan, di wilayah terpencil, di permukiman baru, dan di wilayah perbatasan. Untuk lebih meningkatkan pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan oleh masyarakat, selain bidan di desa, program perawatan kesehatan masyarakat akan semakin ditingkatkan

Sejalan dengan kebijaksanaan penurunan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan terutama diarahkan untuk segera mengatasi dan mengendalikan berbagai masalah kesehatan yang telah lama diderita masyarakat, seperti berbagai penyakit menular dan gangguan gizi, khususnya pada golongan masyarakat yang rentan, di samping sejauh mungkin menekan gangguan akibat berbagai penyakit yang dapat merusak hasil ataupun menghambat pertumbuhan pembangunan. Dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja, maka perhatian khusus diberikan untuk menjamin produktivitas kerja yang tinggi, antara¬ lain melalui berbagai upaya pelayanan kesehatan kerja, perbaikan gizi, dan kebugaran jasmani tenaga kerja
Selain itu, peningkatan mutu pelayanan, yang didukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran, juga diarahkan untuk, secara bertahap, menjadikan pelayanan medis di Indonesia sebagai salah satu pusat rujukan global, baik dalam hal pengobatan modern maupun pengobatan tradisional. Menghadapi perdagangan bebas untuk wilayah Asia Tenggara mendatang, peran-serta swasta dan perkembangan iptek akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dalam negeri, juga digunakan untuk meningkatkan daya saing produk kesehatan Indonesia di dunia internasional. Upaya peningkatan daya saing ini terutama diarahkan pada mutu tenaga medis dan paramedis, mutu pelayanan rumah sakit khusus, khasiat teknik pengobatan tradisional, mutu manajemen kesehatan masyarakat, dan produk obat-obatan

Peningkatan peran-serta masyarakat diarahkan untuk mengembangkan sikap, motivasi, dan kemampuan lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun organisasi non pemerintah, termasuk organisasi profesi, dalam pembudayaan hidup sehat, membangkitkan prakarsa masyarakat untuk terwujudnya keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, pemantauan lingkungan hidup maupun upaya-upaya yang merugikan kesehatan, serta pemeliharaan kerjasama masyarakat dengan pemerintah untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Peran-serta dunia usaha, khususnya sektor swasta, ditingkatkan terutama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pembiayaan kesehatan masyarakat, penelitian kesehatan, pendidikan tenaga kesehatan, serta upaya lain, selain untuk memenuhi permintaan di dalam negeri, juga untuk lebih meningkatkan daya saing produk kesehatan di dunia intemasional. Secara khusus, kemitraan antara pemerintah dan swasta akan semakin ditingkatkan dalam upaya menjadikan pelayanan kesehatan serta pendidikan tenaga kesehatan Indonesia sebagai salah satu pusat rujukan global

Pengelolaan upaya kesehatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai penilaian, diselenggarakan secara terpadu, menyeluruh, dinamis, dan didukung oleh sistem informasi kesehatan yang mantap sehingga lebih menjamin pelaksanaan upaya yang efektif disertai dengan pemanfaatan sumber-daya yang lebih efisien. Desentralisasi dilaksanakan atas dasar prinsip otonomi yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab. Hal ini dilakukan melalui pelimpahan tanggungjawab pengelolaan pelayanan kesehatan, utamanya ke pada Dati II. Dengan demikian, pemerintah daerah makin bertanggungjawab dalam perencanaan dan pembiayaan upaya pelayanan kesehatan, serta lebih bermotivasi untuk secara bertahap mencukupi kebutuhan investasi, biaya operasional, dan pemeliharaan pelayanan kesehatan di daerahnya, termasuk dengan dana yang berasal dari penerimaan melalui fasilitas kesehatan

Perencanaan, pengelolaan, dan pendayagunaan tenaga kesehatan dioptimalkan untuk menanggulangi berbagai penyakit yang telah lama diderita masyarakat, khususnya yang berakibat kematian ibu, bayi, dan anak balita serta untuk menekan penyakit yang berakibat merusak atau menghambat pertumbuhan pembangunan. Untuk itu, pemilihan calon tenaga serta pola pendayagunaannya perlu diselenggarakan secara seksama sehingga menjamin tersedianya tenaga secara merata dan purna waktu di tempat-tempat kerja yang ditentukan. Perencanaan dan pengelolaan secara optimal juga dilakukan terhadap penyediaan dan pengembangan sarana pelayanan kesehatan masyarakat, yang disesuaikan dengan prioritas program pemerintah dan diarahkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan masyarakat. Di bidang pembiayaan kesehatan, penelitian di bidang ekonomi kesehatan semakin dikembangkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber dana kesehatan yang masih terbatas. Untuk lebih menjamin perencanaan, pemanfaatan, dan pengelolaan berbagai surnber daya pembangunan kesehatan secara efektif dan efisien, upaya pengawasan, pengendalian, dan penilaian akan semakin ditingkatkan melalui berbagai metoda. Untuk lebih menjamin penyelenggaraan pembangunan kesehatan masyarakat berjalan dengan baik, peranan hukum kesehatan harus semakin dikembangkan dan semakin tegas pelaksanaanya. Peningkatan peranan hukum diselenggarakan secara terpadu meliputi semua aspek kesehatan

Penyediaan obat serta alat kedokteran dan kesehatan perlu mendapatkan perhatian secara khusus, terutama dalam kaitan dengan penyediaan obat bermutu secara merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk melindungi rakyat dari penggunaan obat yang tidak memenuhi standar, pembinaan dan pengawasan penerapan cara pembuatan obat yang baik terhadap industri farmasi, industri obat tradisional, industri kosmetika, dan industri makanan akan semakin ditingkatkan. Di samping terhadap industri farmasi, pembinaan itu juga diarahkan untuk mengembangkan industri alat kedokteran dan kesehatan sehingga makin maju dan mandiri serta marnpu bersaing di pasar intemasional. Khususnya industri bahan baku obat, secara bertahap akan dikembangkan

Menyadari bahwa permasalahan kesehatan masyarakat cenderung berkembang semakin majemuk, dan bahwa pola pemeliharaan kesehatan, termasuk pembiayaannya perlu semakin ditata agar dapat menjamin tercapainya penyediaan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, serta rasional dalam penggunaan biaya baik yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat, maka jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat perlu semakin dimantapkan pelaksanaannya. Berkaitan dengan ini, sistem pembiayaan kesehatan yang efisien serta mendorong adanya subsidi silang di masyarakat, perlu semakin dikembangkan. Khususnya terhadap masyarakat, kesadaran manfaat JPKM dalam melindungi anggota terhadap kemungkinan tuntutan biaya kesehatan yang tinggi perlu ditingkatkan. Penerimaan dan penggunaan cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan ini oleh berbagai institusi pelayanan maupun institusi pembiayaan kesehatan juga perlu semakin ditingkatkan sehingga menjadi landasan setiap penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan di Indonesia.