PROMOSI PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI (PSE) KABUPATEN

BUKU PANDUAN BIDANG PERENCANAAN PNPM-PISEW

PROMOSI PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI (PSE) KABUPATEN

TIM KOORDINASI PUSAT PNPM-PISEW

PROMOSI PSE KABUPATEN

Promosi Pemberdayaan Sosial Ekonomi di Kabupaten ditujukan untuk keikutsertaan pembiayaan beberapa pihak dalam mengimplementasikan Program Jangka Menengah yang telah dibuat pemda kabupaten. Pihak yang diharapkan terkait adalah :

• Masyarakat

• Swasta

• Pemerintah Provinsi

• Pemerintah Pusat

A. BENTUK PROMOSI PSE KABUPATEN

a. Penyebaran Leaflet/booklet , seperti yang biasa dibuat dan dilakukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Di Daerah (BKPMD) yang dibagikan pada saat pameran

b. Road Show : berupa Kunjungan promosi Bupati atau aparat terkait ke Pameran di Jakarta, ke industri yang terkait dengan potensi yang ada didaerahnya di dalam negeri maupun ke luar negeri

c. Investment Gathering Day/meeting of mind antar pemangku kepentingan investasi seperti pemda kabupaten, Pemda provinsi, akademisi, pihak perbankan yang akan menyalurkan kredit dan pelaku usaha. Bank Mandiri dan Bank nasional lainnya akan menerapkan paradigma leading the development untuk merubah paradigma lama yang bersifat follow the trade.Hal ini menjadi peluang untuk investasi swasta. Kegiatan ini merupakan kegiatan Penjajagan/pembicaraan awal sebelum penandatanganan Kesepahaman kerjasama/MOU (Memorandum Of Undestanding)dan Implementasi Kegiatan dan Penandatanganan Kerjasama Pemda dan Swasta.

Butir (a) dan (c) yang diharapkan dilakukan pada saat Ratek (Rapat Teknis) di Provinsi.

B. PERSIAPAN PROMOSI DI TINGKAT KABUPATEN

Tim Sekretariat Kabupaten dan Konsultan Manajemen Kabupaten mempersiapkan :

1. Menyiapkan Bahan leaflet /booklet yang bisa diminta di BKPMD setempat dan bila perlu meng update sesuai waktu dan outline yang lebih lengkap.

2. Menginventarisir alamat pengusaha, perusahaan swasta & BUMN yang potensial untuk investasi di kabupaten setempat, rencana perluasan usaha,rencana pengunaan dana CSR (Corporate Social Responsibility) tahunan/5 tahunan, rencana kegiatan baru dsbnya.

3. Menginventarisir lahan potensial sesuai kesesuaian lahan untuk kegiatan usaha masyarakat maupun untuk kegiatan swasta yang serius yang berupa status luas tanah negara yang belum dimanfaatkan, status luas lahan HGU milik swasta yang belum dimanfaatkan lebih dari 3 tahun (berdasarkan peraturan pemerintah, perizinan HGU selalu di review setiap 3 tahun)

4. Menyiapkan anggota tim yang menguasai permasalahan potensi dan prospek pengembangan komoditas di tiap wilayah kabupatennya untuk acara promosi PSE di Provinsi

5. Mengirimkan semua informasi tersebut ke KMP dan merekomendasikan pengusaha yang perlu diundang ke provinsi.Kemungkinan perusahaan tersebut akan memperluas usahanya di kabupaten setempat atau ke kabupaten lain yang mendapatkan program PNPM PISEW.

C. PERSIAPAN PROMOSI DI TINGKAT PROVINSI

Tim Sekretariat Provinsi dan Konsultan Manajemen Provinsi dibantu konsultan Manajemen Teknik mempersiapkan :

1. Menginventarisir jenis jenis kegiatan usaha yang diperkirakan memerlukan skala provinsi atau mencakup beberapa kabupaten seperti pabrik pakan ternak yang memerlukan jagung dari beberapa kabupaten,pabrik sawit yang minimal harus didukung luas lahan 6.000 Ha, pengumpul atau pengolah rumput laut yang memerlukan jumlah produksi atau tonase tertentu untuk efisiensi pengangkutan dan sebagainya.

2. Menginventarisir pengusaha, perusahaan swasta & BUMN yang kemungkinan potensial untuk investasi di beberapa kabupaten yang mendapatkan program PNPM PISEW dalam bentuk rencana perluasan usaha, rencana kegiatan baru dsbnya.

3. Menginventarisir lahan potensial sesuai kesesuaian lahan untuk kegiatan usaha masyarakat maupun untuk kegiatan swasta yang serius yang berupa status luas tanah negara yang belum dimanfaatkan, status luas lahan HGU milik swasta yang belum dimanfaatkan lebih dari 3 tahun (berdasarkan peraturan pemerintah, perizinan HGU selalu di review setiap 3 tahun dan bisa dialihkan untuk swasta lainnya atau untuk masyarakat)

4. Menyiapkan tim SKPD yang terkait dengan pengembangan setiap kabupaten untuk mensinkronkan usulan program kabupaten dengan tingkat provinsi dari segi pengembangan komoditas maupun dukungan infrastruktur seperti jalan, pasar regional, listrik, irigasi, terminal dan sebagainya.Seperti pelaksanaan KUPS (Kredit Usaha pembibitan Sapi) di NTB, Sulsel dan di sebagian Pulau Sumatera,dan beberapa SKPD mempunyai program Pemberdayaan Masyarakat.

5. Menginventarisasi organisasi Asosiasi yang ada di Tingkat provinsi, seperti KADINDA, Asosiasi Kelapa Sawit,Asosiasi Karet,Asosiasi Peternakan Sapi dan sebagainya.

6. Mengundang pihak swasta terkait di provinsi,wakil Perguruan Tinggi/Akademisi, Kadin dan wakil Asosiasi ,wakil Perbankan BUMN serta SKPD provinsi untuk hadir dalam acara Ratek.

D. PELAKSANAAN PROMOSI PSE KABUPATEN

1. Pembukaan (oleh wakil Gubernur atau Ketua Bappeda Provinsi)

2. Pembagian Roundtable Group yang terdiri dari

a. Grup Pengembangan setiap Komoditas Unggulan: Sawit, jagung, karet, rumput laut, peternakan sapi.

Terdiri dari : Moderator dari Provinsi, Pemda kabupaten,SKPD provinsi,Pengusaha,notulensi dari KMK

b. Grup Pengembangan Prasarana dan Sarana: jalan ,irigasi (gravitasi,pompa),bimbingan teknis dsbnya.

Terdiri dari : Konsultan,Moderator dari pemda Provinsi, SKPD Provinsi, Pemda kabupaten, Perusahaan (Program CSR),Notulensi dari KMK

3. Sinkronisasi dan Kesimpulan

a. Penetapan areal yang akan dikembangkan dalam KSK dan non KSK, luas, jenis komoditas, sistem pelaksanaan, perkiraan daya tampung lapangan kerja. (Tabel isian disiapkan sebelumnya)

b. Dukungan Prasarana dan sarana yang dapat menjadi masukan sebagai activity sharingPemda Kabupaten

c. Semua bahan akan dikompilasi di tingkat provinsi untuk ditindaklanjuti di tingkat kabupaten dan untuk bahan promosi ke instansi lain dan pengusaha lain di Tingkat Pusat .

E. BENTUK KERJASAMA INVESTASI

1. Promosi PSE Kabupaten di provinsi diharapkan akan menyatukan kepentingan semua pihak untuk mengembangkan suatu daerah dengan sasaran utama mengurangi kemiskinan, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat dan menyeimbangkan perkembangan wilayah dengan memanfaatkan lahan subur yang masih tidur menjadi lahan yang produktif.

2. Pelaksanaan kerjasama dalam bentuk Pemerintah Daerah menyiapkan lahan, memberikan insentif dan kemudahan perizinan, Pemerintah Pusat menyiapkan dana untuk prasarana, SKPD menyiapkan bibit unggul dan bimbingan, masyarakat sebagai pemilik lahan dan pengusaha sebagai pengolah dan pemasaran atau dalam bentuk sistem Inti-Plasma .

3. Daya tarik investasi perlu diciptakan oleh pemerintah daerah dengan mengundang swasta tetapi sekaligus juga memberdayakan masyarakat sebagai pemilik lahan dan mengurangi ketimpangan wilayah dengan memanfaatkan lahan secara berkelanjutan bagi sebagian besar penduduk miskin.

F. DAFTAR ISI BUKU PROFIL DAERAH DAN PELUANG INVESTASI

1. Visi dan misi Kabupaten (dilengkapi foto Bupati saat ini)

2. Strategi Pengembangan Wilayah Kabupaten

3. Peta Orientasi Wilayah

4. Data Wilayah Kabupaten

a. Kondisi Umum Wilayah(Nama kecamatan,Luas, jumlah kelurahan, jumlah desa)

b. Data Kependudukan (Nama kecamatan, jumlah penduduk laki & perempuan, jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran, jumlah masyarakat miskin, migrasi keluar, kepadatan penduduk per keluarahan dll)

c. Prasarana dan sarana yang telah ada mis: pelabuhan ,bandara, irigasi, jalan (jenis, lokasi, nilai strategis, volume aktivitas, rencana pengembangan dll)

5. Produk Unggulan di kabupaten ini

6. Peluang Investasi dan Kegiatan Usaha

a. Pertanian, perkebunan, holtikultura, peternakan, kehutanan, pertambangan (luas produksi, luas areal yang masih potensial berupa tanah negara atau lahan HGU swasta yang terlantar.

b. Kelautan dan Perikanan (jenis produksi, jumlah perahu, pabrik es, dsbnya)

c. Pariwisata dan Prasarana yang tersedia

d. Jasa dan perdagangan (sarana penunjang kegiatan ekonomi : koperasi, pasar, perbankan, dll).

e. Perindustrian

7. Kebutuhan Prasarana pendukung yang diperlukan

8. Insentif dan Pelayanan Investasi

Janji Pemda untuk memberikan kemudahan perizinan dengan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), meningkatkan pelayanan dengan membangun sarana dan prasarana fisik yang diperlukan untuk menjamin kelancaran usaha di daerah, penanganan komplek dengan memperketat dan memberikan kepastian hukum bagi investor, dll.

G. PEMBAHASAN PERENCANAAN PADA SAAT RATEK

1. Keterlambatan bidang perencanaan yang mencapai 2-3 bulan karena adanya konsentrasi pada pelaksanaan fisik, adanya Pemilu Nasional, Pemilu Bupati dan DPRD, rolling FK dan TtL di beberapa tempat untuk penyegaran, dan sebagainya

2. Semua pelaksanaan pekerjaan fisik telah selesai pada akhir Oktober 2009

3. Perlu adanya usaha untuk kembali ke jadwal semula yaitu pada pertengahan Desember 2009 dan diharapkan semua pekerjaan perencanaan sampai dengan DED &RAB bisa selesai. (hal ini dapat dilihat dalam kurva S perencanaan)

4. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan prioritas usulan program adalah sebagai berikut :

a. Usulan yang dipilih diusahakan untuk kepentingan masyarakat banyak , bukannya untuk dimanfaatkan 1-2 orang saja atau untuk pengembangan obyek tertentu saja

b. Jenis usulan mempertimbangkan skala pekerjaan yang akan dihasilkan,apabila terlalu besar disarankan ditangani oleh APBD

c. Dalam penetapan usulan program disamping dari masyarakat, sebaiknya juga memperhatikan perencanaan teknis yang telah ada di tingkat kabupaten agar jenis teknologi yang digunakan lebih efisien dan lebih bermanfaat.Untuk itu perlu peran ATK dan KMK mencari informasi dari SKPD terkait.

Read the story >

PANDUAN PEMBINAAN PENGUATAN KEGIATAN PERENCANAAN PNPM-PISEW TAHUN 2009 UNTUK DOKUMEN MEMORANDUM PROGRAM KOORDINATIF (MPK)

PANDUAN PEMBINAAN
PENGUATAN KEGIATAN PERENCANAAN PNPM-PISEW TAHUN 2009
UNTUK
DOKUMEN MEMORANDUM PROGRAM KOORDINATIF (MPK)

No. Materi/Substansi Ketentuan Pemeriksaan

Pengantar Penyusunan Panduan :

1. Dasar Penyusunan Panduan adalah Manual Teknis Tahap Perencanaan PNPM-PISEW Tahun 2008.
2. Proses penyusunan Dokumen Memorandum Program Koordinatif (MPK) mengacu ketentuan dalam Manual Teknis Tahap Perencanaan Sub Kegiatan Perencanaan Tingkat Kabupaten

No Materi/Substansi Ada Tidak
1. Cover Cover harus menampilkan peta administrasi kecamatan dan insert kedudukan kecamatan dalam kabupaten, serta photo potensi sosial ekonomi wilayahnya

2. Bab I Pendahuluan
Berisi :

1.1 Pengertian MPK

Ada narasi tentang pengertian tentang perumusan programMPK.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan MPK

Maksud:
Ada narasi tentang Maksud penyusunan dokumen ini.

Tujuan:
Ada narasi tentang Tujuan penyusunan dokumen ini

2 Bab II Prioritas Kegiatan PSE Jangka Menengah 2.1 Visi dan Misi PSE Kabupaten
• Visi
Berisi Visi PSE Kabupaten
• Misi
Berisi Misi PSE Kabupaten
2.2 Peningkatan Ekonomi Masyarakat
2.3 Peningkatan Pelayanan Publik
2.4 Peningkatan Infrastruktur
2.5 Peningkatan SDM
2.6 Peningkatan Lingkungan Hidup
3 Bab III Sinkronisasi Pelaksanaan Dengan RKP Berisi:
3.1 Forum Konsultasi III
3.2 Muatan Isi MPK
3.3 Pelaku Penyusunan Dokumen MPK
4 Bab IV Penetapan Rencana Biaya dan Sumber Pembiayaan Berisi:
4.1 Penetapan Rencana Biaya dan Sumber Pembiayaan dari KSK dan PIK
4.2 Penetapan Rencana Biaya Activity Sharing
4.3 Penetapan Rencana Biaya yang Bersumber dari Pemerintah Pusat/JBIC dan Pemda
5 Bab V Penetapan Prioritas Kegiatan Tahun (Tn) Berisi:
5.1 Penjelasan tentang lokasi kegiatan prioritas KSK dan PIK
5.2 Penjelasan tentang lokasi kegiatan activity sharing
6 Bab VI Penetapan Alokasi Anggaran Berisi:
6.1 Tentang alokasi anggaran KSK dan PIK
6.2 Tentang alokasi anggaran activity sharing
7 Bab VII Kegiatan MPK Tahun (Tn) Berisi :
Penjelasan tentang rekapitulasi kegiatan-kegiatan MPK Tahun (Tn)
8 Bab VIII Rekomendasi/Kesepakatan MPK 8.1 Berita Acara Kesepakatan MPK
8.2 Tabel MPK: KSK, PIK dan Activity Sharing

Read the story >

Pointer Arahan pusat

Pointer Arahan pusat

Isu strategis :
• Perencanaan
Evaluasi dokumen perencanaan yang dihasilkan untuk setiap tingkat mulai dari kecamatan, kabupaten dan provinsi, terkait dengan proses perencanaan dan konten/produk perencanaan.
Proses perencanaan
Revisi schedule tahun 2009
• Pelaksanaan fisik
o Pra audit
o Penyiapan laporan akhir
o Evaluasi LKD
o Pembentukan dan pelatihan KPP

• Pemberdayaan Masyarakat
Sebagai program yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, telah dilakukan monitoring dan evaluasi proses pemberdayaan masyarakat. Hasil dari monev ini menjadi masukan sehubungan dengan penyusunan mekanisme dan prosedur penguatan pemberdayaan masyarakat.
• Promosi PSE

• Pendataan pelaksanaan PNPM-PISEW
o Sebagai bagai dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, PISEW belum tersedia kebutuhan informasi yang menunjang informasi PNPM Mandiri.
o Belum terpantaunya data baik informasi terkait dengan activity sharing
o Tahun ini sampai dengan bulan oktober seluruh data pelaksanaan PNPM-PISEW mulai dari persiapan hingga serah terima fisik harus terdokumentasi dalam system informasi manajemen (SIM)
o Hasil perencanaan untuk 2010 harus sudah terdokumendasi paling lambat bulan desember
o Semua hasil pelaksanaan tahun 2009 harus dterdokumentasi dan dilaporkan dalam laoporan bulanan
o Diharapkan dukungan semua pelaku terkait, khususnya konsultan mulai dari RMAC dampai FK,TtL dalam penyediaan data maupun pemanfaatan data memakai CM baik pendokumentasian maupun pelaporannya
o Daerah diharapakan mendukung pengisian materi untukk WEB

Read the story >

KERANGKA ACUAN KEGIATAN RAPAT TEKNIS PROVINSI KUARTAL II TA 2009 dan PROMOSI PSE

I. Pendahuluan

Rapat teknis (Ratek) II merupakan alat pemantauan pengendali program PNPM-PISEW dalam perencanaan dan pelaksanaan konstruksi tahun 2009 termasuk penguatan sistem Informasi dan pelaporannya. Kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal Tahun 2009 akan dilaksanakan pada bulan awal September 2009 namun diundur pelaksanaannya menjadi minggu kedua Oktober 2009. Terkait kegiatan tersebut akan diselenggarakan bersamaan dengan Promosi PSE Kabupaten di Provinsi.

Sesuai dengan Jadwal Kegiatan Tahun 2009 kegiatan Rapat Teknis II akan difokuskan pada agenda penyelesaian pelaksanaan konstruksi TA 2009, percepatan penyelesaian perencanaan TA 2010 sampai dengan disepakatinya MPK serta persiapan penyusunan DED/RAB 2010

Selain agenda di atas akan dilakukan kegiatan promosi PSE Kabupaten di Provinsi yang berfungsi sebagai “outlet” bagi pengembangan ekonomi lokal masyarakat, artinya kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat dalam konteks PSE.

Kegiatan Ratek II ini melibatkan pelaku PNPM-PISEW di tingkat Provinsi dan Kabupaten, baik aparatur maupun konsultan. Sedangkan untuk kegiatan promosi PSE diharapkan keikutsertaaan dari pelaku usaha dan Perguruan Tinggi.

II. Tujuan :

1. Menyelesaikan permasalahan teknis pelaksanaan PNPM PISEW di masing-masing provinsi dan Kabupaten baik perencanaan program maupun pelaksanaan konstruksi.

2. Mempersiapkan pelaku dalam penyusunan DED/RAB tahun 2010.

3. Penguatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Pelaporan.

4. Menyusun kesepakatan agenda detail pelaksanaan/RKTL 3 (tiga) bulan kedepan (Kuartal III) dengan tetap mengacu kepada Jadual Kegiatan TA 2009 masing-masing kabupaten.

5. Menyelenggarakan kegiatan Promosi PSE Kabupaten di Provinsi.

III. Hasil yang diharapkan

1. Peta permasalahan baik perencanaan maupun pelaksanaan konstruksi di Kabupaten dan kecamatan dan langkah-langkah penyelesaian.

2. Kesepakatan metode/pendekatan penyusunan DED/RAB 2010.

3. Kesepakatan atas SIM dan pelaporan untuk dilaksanakan.

4. RKTL kedepan sesuai Jadual Kegiatan TA 2009.

5. Terselenggaranya kegiatan promosi PSE Kabupaten di Provinsi

IV. Materi

1. Pengantar Rapat Teknis Tim PNPM-PISEW Pusat.

2. Perencanaan

• Evaluasi Dokumen Perencanaan setiap tingkat dari kecamatan sampai provinsi

• Evaluasi proses perencanaan ( dari desa sampai dengan provinsi)

• Revisi jadual perencanaan

• Penyusunan DED/RAB

3. Pelaksanaan Fisik :

• Progres pelaksanaan fisik dan permasalahannya.

• Penyiapan laporan akhir dan evaluasi LKD

• KPP

4. Pendataan, Pelaporan dan Website PNPM-PISEW :

• Kelengkapan data SIM

• Sosialisasi Website

• Sosialisasi Tanggapan Atas Laporan (TAL)

5. Dokumen Promosi PSE Kabupaten

V. Jadwal

Hari/ Jam Agenda Nara Sumber/ Fasilitator

Hari - 1 13.00-14.30 Check in Peserta /Registrasi Panitia

14.30-15.00 Pembukaan Promosi PSE :

• Laporan Panitia

• Arahan pusat

• Sambutan dan pembukaan

• Pembacaan doa

Ketua Panitia

Tim PNPM-PISEW Pusat

Sekda

Panitia

15.00 -15.30 Coffee Break Panitia

15.30-17.30 Pemaparan status kemajuan PNPM-PISEW tingkat Kabupaten . Penyaji : Tim Sekretariat Kabupaten

Moderator : KMK

17.30- Ishoma

Hari - 2 08.30-09.00 Inventarisasi dan perumusan masalah

09.00-10.00 Diskusi Kelompok :

• Perencanaan

• Pelaksanaan Pemandu :

RMAC

RMAC

10.00-10.15 Coffee Break Panitia

10.15-12.00 Diskusi Kelompok (lanjutan)

• Perencanaan

• Pelaksanaan sda

12.00 – 13.00 ISHOMA Panitia

13.00 - 14.30 Pemaparan Hasil Diskusi

14.30 - 15.15 Pendataan, Pelaporan dan WEBSITE Tim Pusat

15.15 - 15.30 Coffee Break

15.30 - 16.30 RKTL Tim PNPM-PISEW Kabupaten

16.30 - 17.30 Penegasan hasil Ratek Tim Sek PNPM-PISEW Provinsi

17.30 Ishoma

Hari - 3 08.30-10.00 Promosi PSE Kabupaten Tim Koordinasi/Sekretariat Kabupaten

10.00-10.15 Coffee break

10.15-11.30 Forum interaksi ( Round Table Group) Tim Sekretariat PSE

11.30 -12.00 Sinkronisasi dan Kesimpulan Tim Sekretariat PSE

12.00-12.30 Penutupan Kepala Bappeda Provinsi

13.00 Check out Panitia

VI. Peserta

DAFTAR PESERTA RAPAT TEKNIS dan PROMOSI PSE PROVINSI

PESERTA PROVINSI

SUMUT JAMBI BENGKULU BANGKA BELITUNG KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN NTB

5 Kab. 2 Kab 4 Kab 3 Kab 3 Kab 5 Kab 2 Kab 4 Kab 4 Kab

RATEK

Tim PNPM-PISEW Pusat 2 2 2 2 2 2 2 2 2

KMAP 2 2 2 2 2 2 2 2 2

KPTKP 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KPK 1 1 1 1

KMAW 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Tim Koordinasi Provinsi*) 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tim Sekretariat Provinsi*) 6 6 6 6 6 6 6 6 6

KMP 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KMT 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tim Koordinasi Kabupaten 10 4 8 6 6 10 4 8 8

Tim Sekretariat Kabupatan 15 6 12 9 9 15 6 12 12

Ka.Satker/PPK 5 2 4 3 3 5 2 4 4

KMK 5 2 4 3 3 5 2 4 4

ATK 5 2 4 3 3 5 2 4 4

Perwakilan BPKP*) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Perwakilan KPPN*) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

JUMLAH PESERTA RATEK 60

36

52

45

44

61

36

53

53

Promosi

Dinas/ Instansi *), **) 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Pelaku usaha/ PT *), ***) 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Jumlah Ratek dan Promosi 70 46 62 55 54 71 46 63 63

*) tidak menginap **) BKPMD, Pariwisata, Perdagangan,Koperasi,dll ***) Kadinda, Perbankan,Perguruan Tinggi Dll.

Lampiran 1

RENCANA PELAKSANAAN

RAPAT TEKNIS PNPM-PISEW PROPINSI

Oktober 2009

No Uraian KMT Hari / Tanggal

Tempat

Rabu

14-10-09 Kamis

15-10-09 Jum’at

16-10-09 Selasa

20-10-09 Rabu

21-10-09 Kamis

22-10-09

1 Sumatera Utara

Htl. Antares- Medan

2 Jambi

Htl. Grand -Jambi

3 Bengkulu

Htl Horison- Bengkulu

4 Bangka Belitung

Htl Bumi ASih –P. Pinang

5 Nusa Tenggara Barat

Htl Bintang Senggigi

6 Kalimantan Barat

Htl. Kartika Pontianak

7 Kalimantan Selatan

Htl. Royal Jelita - Banjarmasin

8 Sulawesi Selatan

Htl. Banuwa- Makasar

9 Sulawesi Barat

Htl. Srikandi -Mamuju

Read the story >

analisis deskriptif

Analisis deskriptif terdiri dari Frequencies, Descriptives, Explore, Crosstabs dan
Ratio. Cara melakukan analisi Frequencies telah kita bahas sebelumnya. Analisis
deskriptif Ratio tidak akan dibahas karena terus terang saya belum pernah menggunakan
fungsi analisis ini.
Fungsi analisis deskriptif adalah untuk memberikan gambaran umum tentang data
yang telah diperoleh. Gambaran umum ini bisa menjadi acuan untuk melihat karakteristik
data yang kita peroleh. Analisis deskriptif sering diabaikan penggunaannya dalam
penelitian-penelitian sosial, karena memang dalam beberapa fungsi analisis lainnya
otomatis tercantum analisis deskriptif. Saya sangat menganjurkan untuk mengawali
analisis deskriptif sebelum melakukan analisis lainnya pada data anda. Hal ini sangat
penting karena dengan analisis deskriptif kita bisa mengkoreksi secara cepat data yang
sudah kita entri.

Read the story >

ciri-ciri masyarakat desa dan perkotaan

Masyarakat desa memiliki hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam dibandingkan masyarakat kota. Biasanya mereka hidup berkelompok dan mayoritas bermata pencaharian petani. Pekerjaan di luar pertanian hanya sekedar sampingan, meskipun ada pula sebagian kecil yang berstatus pegawai negeri, TNI, POLRI, maupun karyawan swasta, namun persentasenya relatif kecil.

Kepala desa, tokoh masyarakat dan golongan kaum tua lebih dominant berpengaruh dan memegang peranan penting sera menjadi tokoh panutan bagi warga setempat san keputusan – keputusannya sangat mengikat bahkan telah dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari – hari dan menjadi adat setempat.

Rasa persatuan sangat kuat san menimbulkan saling kenal mengenal dan saling tolong menolong atau gotong royong dalam segala hal. Alat komunikasi sangat kurang sehingga komunikasi yang berkembang cenderung sangat sederhana bahkan desas – desus, kasak – kusuk masih menjadi kebiasaan dan sangat cepat diterima oleh masyarakat, meskipun hal itu biasanya dilakukan pasa hal-hal yang mengarah negatif.

b. Masyarakat Kota

Kehidupan masyarakat kota, cenderung mengarah individual dan kurang mengenal antara warga yang satu dengan lainnya meskipun tempat tinggalnya berdekatan. Rasa persatuan tolong menolong dan gotong royong mulai pudar dan kepedulian social cenderung berkurang.

c. Perbedaan masyarakat desa dan masyarakat kota

Perbedaan masyarakat kota dengan masyarakat desa adalah sebagai berikut :

1)Masyarakat kota memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a.Terdapat spesialisasi dari variasi pekerjaan.

b.Penduduknya padat dan bersifat heterogen.

c.Norma-norma yang berlaku tidak terlalu mengikat.

d.Kurangnya kontrol sosial dari masyarakat karena sifat gotong royong mulai menrun.

2)Masyarakat desa memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a.Jumlah penduduk tidak terlalu padat dan bersifat homogen.

b.Kontrol sosial masih tinggi.

c.Sifat gotong royong masih kuat; dan

d.Sifat kekeluargaannya masih ada.

Perbedaan masyarakat kota dengan masyarakat di desa, misalnya ketika membuat rumah di desa dilakukan dengan gotong royong sedang di kota pada umumnya dilakukan dengan membayar tukang. Hubungan sosial kemasyarakatan di desa dalam satu desa antara satu RT () atau RW (Rukun Warga) terjadi saling mengenal, sedangkan di kota sudah mulai hilang hubungan sosial kemasyarakatannya misalnya antara satu RT (Rukun Tetangga) dengan RT yang lainnya pada umumnya tidak saling mengenal.

MASYARAKAT PEDESAAN dan MASYARAKAT PERKOTAAN

>KARAKTERISTIK UMUM MASYARAKAT DESA

Masyarakat desa selalu memiliki ciri-ciri atau dalam hidup bermasyarakat, yang biasanya tampak dalam perilaku keseharian mereka. Pada situasi dan kondisi tertentu, sebagian karakteristik dapat digeneralisasikan pada kehidupan masyarakat desa di Jawa. Namun demikian, dengan adanya perubahan sosial religius dan perkembangan era informasi dan teknologi, terkadang sebagian karakteristik tersebut sudah “tidak berlaku”. Berikut ini disampaikan sejumlah karakteristik masyarakat desa, yang terkait dengan etika dan budaya mereka, yang bersifat umum yang selama ini masih sering ditemui. Setidaknya, ini menjadi salah satu wacana bagi kita yang akan bersama-sama hidup di lingkungan pedesaan.

1. Sederhana

Sebagian besar masyarakat desa hidup dalam kesederhanaan. Kesederhanaan ini terjadi karena dua hal:

a. Secara ekonomi memang tidak mampu

b. Secara budaya memang tidak senang menyombongkan diri.

2. Mudah curiga

Secara umum, masyarakat desa akan menaruh curiga pada:

a. Hal-hal baru di luar dirinya yang belum dipahaminya

b. Seseorang/sekelompok yang bagi komunitas mereka dianggap “asing”

3. Menjunjung tinggi “unggah-ungguh”

Sebagai “orang Timur”, orang desa sangat menjunjung tinggi kesopanan atau “unggah-ungguh” apabila:

a. Bertemu dengan tetangga

b. Berhadapan dengan pejabat

c. Berhadapan dengan orang yang lebih tua/dituakan

d. Berhadapan dengan orang yang lebih mampu secara ekonomi

e. Berhadapan dengan orang yang tinggi tingkat pendidikannya

4. Guyub, kekeluargaan

Sudah menjadi karakteristik khas bagi masyarakat desa bahwa suasana kekeluargaan dan persaudaraan telah “mendarah-daging” dalam hati sanubari mereka.

5. Lugas

“Berbicara apa adanya”, itulah ciri khas lain yang dimiliki masyarakat desa. Mereka tidak peduli apakah ucapannya menyakitkan atau tidak bagi orang lain karena memang mereka tidak berencana untuk menyakiti orang lain. Kejujuran, itulah yang mereka miliki.

6. Tertutup dalam hal keuangan

Biasanya masyarakat desa akan menutup diri manakala ada orang yang bertanya tentang sisi kemampuan ekonomi keluarga. Apalagi jika orang tersebut belum begitu dikenalnya. Katakanlah, mahasiswa yang sedang melakukan tugas penelitian survei pasti akan sulit mendapatkan informasi tentang jumlah pendapatan dan pengeluaran mereka.

7. Perasaan “minder” terhadap orang kota

Satu fenomena yang ditampakkan oleh masayarakat desa, baik secara langsung ataupun tidak langsung ketika bertemu/bergaul dengan orang kota adalah perasaan mindernya yang cukup besar. Biasanya mereka cenderung untuk diam/tidak banyak omong.

8. Menghargai (“ngajeni”) orang lain

Masyarakat desa benar-benar memperhitungkan kebaikan orang lain yang pernah diterimanya sebagai “patokan” untuk membalas budi sebesar-besarnya. Balas budi ini tidak selalu dalam wujud material tetapi juga dalam bentuk penghargaan sosial atau dalam bahasa Jawa biasa disebut dengan “ngajeni”.

9. Jika diberi janji, akan selalu diingat

Bagi masyarakat desa, janji yang pernah diucapkan seseorang/komunitas tertentu akan sangat diingat oleh mereka terlebih berkaitan dengan kebutuhan mereka. Hal ini didasari oleh pengalaman/trauma yang selama ini sering mereka alami, khususnya terhadap janji-janji terkait dengan program pembangunan di daerahnya.

Sebaliknya bila janji itu tidak ditepati, bagi mereka akan menjadi “luka dalam” yang begitu membekas di hati dan sulit menghapuskannya. Contoh kecil: mahasiswa menjanjikan pertemuan di Balai Desa jam 19.00. Dengan tepat waktu, mereka telah standby namun mahasiswa baru datang jam 20.00. Mereka akan sangat kecewa dan selalu mengingat pengalaman itu.

10. Suka gotong-royong

Salah satu ciri khas masyarakat desa yang dimiliki dihampir seluruh kawasan Indonesia adalah gotong-royong atau kalau dalam masyarakat Jawa lebih dikenal dengan istilah “sambatan”. Uniknya, tanpa harus dimintai pertolongan, serta merta mereka akan “nyengkuyung” atau bahu-membahu meringankan beban tetangganya yang sedang punya “gawe” atau hajatan. Mereka tidak memperhitungkan kerugian materiil yang dikeluarkan untuk membantu orang lain. Prinsip mereka: “rugi sathak, bathi sanak”. Yang kurang lebih artinya: lebih baik kehilangan materi tetapi mendapat keuntungan bertambah saudara.

11. Demokratis

Sejalan dengan adanya perubahan struktur organisasi di desa, pengambilan keputusan terhadap suatu kegiatan pembangunan selalu dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ini peran BPD (Badan Perwakilan Desa) sangat penting dalam mengakomodasi pendapat/input dari warga.

12. Religius

Masyarakat pedesaan dikenal sangat religius. Artinya, dalam keseharian mereka taat menjalankan ibadah agamanya. Secara kolektif, mereka juga mengaktualisasi diri ke dalam kegiatan budaya yang bernuansa keagamaan. Misalnya: tahlilan, rajaban, Jumat Kliwonan, dll.

>CIRI-CIRI MASYARAKAT PERKOTAAN

Ada beberapa ciri yang menonjol pada masyarakat perkotaan, yaitu :

a. Kehidupan keagamaannya berkurang, kadangkala tidak terlalu dipikirkan karena memang kehidupan yang cenderung kearah keduniaan saja.

b. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus berdantung pada orang lain (Individualisme).

c. Pembagian kerja diantara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata.

d. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih banyak diperoleh warga kota.

e. Jalan kehidupan yang cepat dikota-kota, mengakibatkan pentingnya faktor waktu bagi warga kota, sehingga pembagian waktu yang teliti sangat penting, intuk dapat mengejar kebutuhan-kebutuhan seorang individu.

f. Perubahan-perubahan tampak nyata dikota-kota, sebab kota-kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh-pengaruh dari luar.

Tidak dapat dipungkiri bahwa interaksi antara kota dan desa diperlukan agar saling melengkapi terutama di bidang kebaikan. Semakin intens interaksinya maka semakin merata kemajuan yang didapat dari kedua macam wilayah tersebut. Seperti banyaknya keuntungan yang didapat dari interaksi tersebut, ada juga dampak-dampak negative akibat interaksi antara perkotaan dan pedesaan. Semua itu kembali kepada kemampuan masyarakatnya untuk memilih yang mana hal-hal yang dapat diambil manfaatnya dari daerah satu ke daerah lain, dan hal mana yang harus dibuang sebagai kelemahan daerah lain tersebut.

Read the story >

TIPE ASET YANG BISA DIJADIKAN INVESTASI

Investasi Langsung Pada Aset Fisik: Investor Mengelola Sendiri Asetnya

Jika anda memiliki cukup uang, anda bisa membeli properti seperti misalnya rumah atau toko, mencari penyewa, menerima pendapatan sewa secara teratur, dan menjual properti tersebut di kemudian hari. Jika anda membeli properti di lokasi yang strategis, penyewa akan banyak yang tertarik untuk menyewa properti anda dan pendapatan sewa anda otomatis akan naik. Pada umumnya nilai properti akan semakin meningkat seiring dengan waktu, jadi ketika anda menjualnya anda bisa berharap akan menerima keuntungan. Sebagian orang menganggap dengan berinvestasi di properti maka risiko investasinya rendah.

Atau anda bisa membeli kendaraan dan menyewakannya ke pihak lain. Anda akan mendapatkan uang sewa yang setara dengan biaya pemeliharaan dan keuntungan yang anda inginkan. Tentu anda harus membayar asuransi dan biaya perbaikan. Untuk kendaraan, jumlah yang anda terima saat anda menjualnya akan lebih rendah dibanding saat anda membelinya: kendaraan bekas nilainya lebih rendah daripada kendaraan baru.

Akan tetapi, aset-aset tersebut memiliki beberapa kelemahan. Aset-aset tersebut memerlukan dana dalam jumlah besar (capital dalam jumlah besar). Kebanyakan orang tidak memiliki uang dalam jumlah yang besar. Dan sebagian orang juga tidak memiliki waktu atau kemampuan untuk mengelola aset secara baik.

Read the story >

INVESTASI LANGSUNG PADA SAHAM: INVESTOR MEMUTUSKAN SAHAM MANA YANG AKAN DIBELI

Perusahaan Yang Mengelola Aset Fisiknya

Perusahaan menerbitkan saham dan obligasi untuk memperoleh dana bagi kelangsungan bisnisnya. Investor Perusahaan berada dalam lingkup yang lebih besar bila dibandingkan Investor perseorangan, tapi mereka menjalankan fungsi yang sama. Mereka membeli dan mengelola aset untuk meraih keuntungan/profit (penerimaan setelah dikurangi semua biaya).

Saat investor membeli saham suatu perusahaan, investor tersebut dapat menerima pembagian keuntungan dari perusahaan tersebut. Pembagian keuntungan kepada pemegang saham atau shareholder disebut dividen. Namun pembayaran dividen tidak diwajibkan. Manajemen perusahaan bisa memutuskan untuk menggunakan keuntungan tersebut untuk membeli aset lagi atau untuk pemasaran, sehingga perusahaan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meraih keuntungan yang lebih banyak lagi di masa depan. Atau manajemen perusahaan memilih untuk menggunakan keuntungan tersebut untuk membayar hutang perusahaan. Atau malah tidak ada untung sama sekali, jika biaya lebih besar daripada pendapatan.

Kemungkinan bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada kemampuan manager perusahaan dalam menjalankan bisnis. Saat memutuskan untuk berinvestasi di saham, investor membuat penilaian tentang perusahaan, manajemennya, dan jenis industrinya, seperti misalnya pertambangan atau transportasi. Investor harus memahami tentang bisnis perusahaan, dan yakin bahwa perusahaan tersebut dijalankan secara baik dan memiliki prospek untuk berkembang.

Read the story >

INVESTASI LANGSUNG DI OBLIGASI: INVESTOR MEMUTUSKAN OBLIGASI MANA YANG AKAN DIBELI

Perusahaan Yang Mengelola Aset Fisiknya

Saat investor membeli obligasi suatu perusahaan, investor menerima pembayaran bunga dari penerbit obligasi sampai dengan jangka waktu tertentu (term of maturity). Dengan kata lain, seorang pemegang obligasi (bondholder) menerima pendapatan tetap dari perusahaan, pada saat yang ditentukan, dan dengan tingkat suku bunga yang telah disepakati.

Berinvestasi di obligasi dianggap lebih rendah risikonya dibandingkan dengan berinvestasi di saham karena adanya pembayaran teratur yang telah disepakati (tidak seperti dividen).

Obligasi juga bisa diterbitkan oleh lembaga pemerintah. Obligasi pemerintah ini dianggap lebih aman daripada obligasi perusahaan. Karena lebih aman, bunga yang dibayarkan menjadi lebih kecil dibanding dengan bunga dari obligasi perusahaan

Read the story >